Dark/Light Mode

Kasus Gratifikasi Rachmat Yasin, KPK Panggil Sekda Bogor Burhanuddin

Senin, 12 Oktober 2020 12:44 WIB
Gedung KPK. (Foto: ist)
Gedung KPK. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin. Burhanudin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan dugaan pemotongan uang dan gratifikasi eks Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Yang berangkutan akan diperiksa untuk tersangka RY," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (12/10).

Baca juga : Kedubes Korea Selatan Rayakan Hari Kebangsaan Secara Virtual

Ali menuturkan, Burhanudin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kabupaten bogor sekaligus mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Selain Burhanudin, penyidik juga memeriksa lima orang saksi lain dalam kasus ini yaitu Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Estantoni Kasno, Kasubbag Keuangan Bappeda Kabupaten Bogor Sonny Dirgatara, Kasubbag Keuangan BPBD Kabupaten Bogor Syarif Hidayat, pihak swasta bernama Muhammad Suhendra, serta seorang wiraswasta dan pengelola pesantren bernama Lesmana.

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Baca juga : Tak Terbukti, Dugaan Gratifikasi Dalam Sewa Helikopter Firli

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.