Menteri ATR/BPN Resah Dengan Buzzer Mafia Tanah, Pakar Komunikasi Sarankan Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan soal mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan Kementeriannya. 

Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, apa yang disampaikan Sofyan merupakan bentuk keresahannya terhadap ulah mafia tanah. Dengan membuka fakta itu, Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.

“Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," ujar Emrus, Jumat (13/11). 

Baca juga : Memaknai Hari Pahlawan, Pejuang Bulutangkis Indonesia Tidak Lahir Secara Instan

Emrus menyebut, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas. Dalam hal ini, buzzer. 

Buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizolimi, korban yang dirampas tanahnya. Playing victim istilahnya.

Sementara lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya memberantas mafia tanah. "Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Baca juga : Kembangkan Sistem Analisis Data Nasabah, Bank Mandiri Integrasi Layanan

Emrus punya saran bagi Kementerian ATR/BPN untuk melawan buzzer-buzzer mafia tanah itu. Yakni, dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial.

Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif. Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi. 

"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini. 

Baca juga : Menperin: Perpanjangan GSP Perluas Pasar Produk RI Di AS

Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan. "Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau followernya sekian sampai sekian, equivalent dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN," imbuh Emrus.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.