Senator Asal Papua Sebut Jangan Takut Ada Pemekaran Wilayah

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dari Papua Barat, Filep Wamafma menyebut, pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua. Apalagi sampai menimbulkan wacana disintegarasi.

"Jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma saat berbicara di Webinar Series Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) bertema 'Potensi Positif Pemekaran Bagi Papua' di Jakarta, Selasa (5/1).

Ia justru mempertanyakan apa alasan munculnya ketakutan yang terjadi lantaran bergulirnya isu pemekaran ini. "Kalau takut, berarti ada apa-apanya," imbuh Filep.

Baca juga : Ketua KPU Sebut Tak Ada Tekanan Saat Pilkada 2020

Filep menegaskan, roh utama dari Otonomi Khusus (Otsus) yang ada di Papua itu sudah mengandung upaya mencegah disintegrasi.

Bicara soal dampak positif pemekaran Papua, Filep menegaskan hal itu otomatis akan terjadi jika pemekaran memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

"Jangan ada diskriminasi, terutama bagi warga asli Papua. Masyarakat Papua adalah stakeholder utama yang harus diikuti kemauannya," tegasnya lagi.

Baca juga : Polda Metro Jaya: Tak Ada Pemanggilan, Rizieq Nyerah

Sementara itu, Plt. Kasubdit Otonomi Khusus 1, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kuswanto menyatakan, pembangunan yang adil dan merata dalam pemekaran wilayah akan mencegah upaya disintegrasi.

"Keberhasilan pembangunan juga menjadi tanggungjawab semua pihak di daerah. Pemekaran juga akan mampu mendemarjinalisasi masyarakat Papua jika dilakukan dengan baik," ucap Kuswanto.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang dilontarkan tokoh Papua, Paskalis Kossay yang dalam webinar ini menyampaikan analisisnya, jika pemekaran akan dimanfaatkan sebagai isu politis dan dimanfaatkan oleh yang berideologi di luar Pancasila.

Baca juga : Soal Sewa Jaringan Utilitas, Ombudsman Kritik Pemkot Surabaya

"Pemekaran wilayah Papua bukan hal mayoritas yang saat ini diinginkan masyarakat Papua. Kemendagri harus hati-hati memutuskan dan harus dipertimbangkan dengan benar soal pemekaran ini," ucap Paskalis.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan jika kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi konsen dalam isu pemekaran.

"Kedepankan dialog yang persuasif dalam isu ini," ujar Doli. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.