Dark/Light Mode

Staf Honorer KKP Digarap, KPK Terus Usut Penerimaan Uang Edhy Prabowo

Sabtu, 9 Januari 2021 13:24 WIB
Staf Honorer KKP Digarap, KPK Terus Usut Penerimaan Uang Edhy Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf honorer (pramubakti) Kementerian Kelautan dan Perikanan bernama Mohamad Tabroni pada Jumat (8/1), dalam kasus suap izin ekspor benih lobster atau lobster-gate yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, penyidik menanyai Tabroni soal kartu ATM milik staf istri Edhy, Ainul Faqih, yang dititipkan kepadanya. Kartu ATM itu kemudian diberikannya kepada Edhy Prabowo.

"Kartu ATM itu antara lain digunakan untuk pembelanjaan berbagai barang mewah di Amerika Serikat," ujar Ali lewat pesan singkat, Sabtu (9/1).

Berita Terkait : Telisik Dugaan Soal Dugaan Penampungan Uang, KPK Cecar Staf Istri Edhy

Kemarin, penyidik juga kembali memeriksa bos PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito sebagai tersangka.

"Penyidik masih mendalami terkait dengan dugaan persiapan dan pengumpulan sejumlah uang, yang akan diberikan kepada tersangka EP melalui timnya," bebernya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan Kamis (7/1) kemarin, Suhardjito dikonfirmasi soal aktivitas PT DPP terkait perizinan ekspor benih lobster di KKP. Selain itu, juga didalami dugaan adanya pertemuan antara Suharjito dengan Edhy Prabowo selaku menteri KKP, yang membicarakan masalah pengajuan izin ekspor oleh PT DPP. Termasuk, mengenai dugaan adanya pemberian uang dari Suhardjito kepada Edhy melalui staf pribadinya, Safri, terkait perizinan tersebut.

Berita Terkait : Penyidik Telisik Soal Fee Buat Edhy Prabowo

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar AS atau Rp 1,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (ACK).

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut, dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Salah satunya, dari PT Dua Putra Perkasa yang mentransfer uang Rp 731.573.564, agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

PT ACK tercatat dimiliki Amri dan Ahmad Bahtiar. Namun KPK menduga, Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. [OKT]

Berita Terkait : Edhy Prabowo Dicecar, Penyidik KPK Usut Barang-barang Mewah Yang Dibeli Di AS