Dark/Light Mode

Soal Laut Kita Diterobos China

Prabowo Digebuk Nyalla

Senin, 18 Januari 2021 07:10 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti. (Foto: Facebook)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti. (Foto: Facebook)

RM.id  Rakyat Merdeka - Diamnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto setelah dua kali laut NKRI dijebol China, membuat gemes Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti. Dia mengingatkan, kedaulatan yang ada di laut bagian dari tugas Prabowo.

Setelah kasus benda yang diduga “drone” ditemukan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, akhir tahun lalu, kedaulatan laut NKRI kembali dicoreng insiden masuknya kapal China di Selat Sunda, pekan lalu. Sayangnya, dari dua kejadian itu, Prabowo belum juga bersuara sepatah kata pun.

Sikap Prabowo ini dikritik keras Nyalla. 

Berita Terkait : Pak Prabowo, Masih Mau Diam Saja Nih?

“Masuknya kapal survei China ke perairan Indonesia di Selat Sunda harus menjadi concern Kementerian Pertahanan. Masuknya kapal tersebut tanpa terdeteksi adalah warning bagi pertahanan kita,” kata mantan Ketum PSSI ini, kemarin.

Nyalla menegaskan, keamanan adalah persoalan penting, karena terkait dengan kedaulatan.

“Sekali lagi, kita mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan, ini sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut teritori dan kedaulatan negara,” ujarnya.

Berita Terkait : Prabowo, Mana Aksimu?

Ia berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut yang kuat untuk memantau seluruh areal perairannya.

Seperti diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil mengintersep kapal survei China, Xiang Yang Hong 03 yang terbukti mematikan Automatic Identification System (AIS) ketika melintasi perairan Selat Sunda, Rabu (13/1) malam.

Intersep kapal China ini bermula ketika Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla mendeteksi Xiang Yang Hong 03 tengah berlayar di perairan Selat Sunda.

Baca Juga : BNPB Serahkan Bantuan DSP Senilai Rp 3,5 M Untuk Penanganan Banjir Kalsel

Saat itu, kapal terdeteksi tengah melaju dengan kecepatan 10,9 knot dan haluan ke barat daya. Berdasarkan pantauan, kapal tersebut telah mematikan AIS sebanyak tiga kali selama melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia–I (ALKI-I).

AIS merupakan sistem tracking kapal otomatis yang berisi informasi mengenai keadaan kapal, baik posisi, waktu, haluan, dan kecepatan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis, setiap kapal Indonesia ataupun kapal asing yang melintasi perairan Indonesia, wajib mengaktifkan AIS.

Bukan hanya Nyalla, PKS yang di Pilpres 2014 dan 2019 jadi kendaraan Prabowo maju sebagai calon presiden, tak kalah kerasnya menyampaikan kritik. Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mengaku geram, kejadian seperti ini terus berulang tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.
 Selanjutnya