RS Swasta Jangan Mbalelo

 Sebelumnya 
Menyikapi kondisi ini, lanjut dia, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin telah mengeluarkan surat edaran sebagai antisipasi. Surat itu pada intinya meminta kepada semua rumah sakit di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan kapasitas tempat tidur sebesar 30-40 persen.

Permintaan ini tidak hanya untuk rumah sakit pemerintah, tapi juga untuk semua rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah atau RS TNI-Polri, termasuk semua rumah sakit swasta. “Itu kita minta tidak hanya tempat tidur, tapi juga kita minta konversi atau peningkatan jumlah ICU sebanyak 25 persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kemenkes juga mengeluarkan surat edaran untuk memberikan relaksasi kepada semua tenaga kesehatan yang baru tamat pendidikan tapi belum bisa melakukan pekerjaan sebagai perawat karena belum mempunyai STR atau surat izin praktik. Terakhir, Kemenkes meyakinkan semua rumah sakit untuk persediaan logistik, obat-obatan, APD, Reagen, minimal persediaan sampai 3 bulan ke depan.

Baca juga : Corona Di Teras Rumah Tetangga

Waketum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto membenarkan, kapasitas rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 di Jabodetabek sudah penuh. Kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum terlihat hasilnya. Kasus positif terus melonjak.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus menyelesaikan masalah di hulu. Karena kalau hanya menambah kapasitas pelayanan rumah sakit tak akan selesai. Rumah sakit akan terus penuh karena yang terpapar juga makin banyak.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman kasih saran, dalam keadaan kasus positif yang tinggi, pemerintah perlu melibatkan rumah sakit swasta. Termasuk menambah rumah sakit darurat.

Baca juga : CIPS Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Pangan

Dengan begitu, semua pasien yang membutuhkan perawatan dapat tertampung. Jika tidak, akan berdampak pada tingginyaa kematian. “Keadaan seperti ini sangat genting, karena menunjukkan tingkat keparahan suatu pandemi. Dan ini harus direspons dengan sangat serius,” kata Dicky, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dicky menilai, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Jabodetabek tidak berjalan. Sebab, masyarakat masih harus proaktif mencari pengobatan ke berbagai tempat. Seharusnya, penduduk itu hanya diberi arahan mengenai rumah sakit rujukan. “Bukan masyarakat mencari sana-sini, itu salah kalau begitu,” ujarnya.

Jika sistem berjalan, masyarakat sudah mengetahui akses informasi yang dapat membantunya mendapatkan perawatan. Dengan begitu, pasien Covid-19 tidak terabaikan.

Baca juga : Anies Seirama Dengan Jokowi

Pendapat senada disampaikan Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo. Dia bilang, hal terpenting adalah menghentikan kasus Covid-19 di hulu sambil memperbaiki kondisi di hilir.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.