Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pengawasan Kasus Corona Sampai Ke Desa

Jika Tak Serius Jalani Prokes PPKM Mikro Bakalan Sia-sia

Minggu, 7 Februari 2021 06:30 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Lukas/BPMI Setpres)
Presiden Jokowi. (Foto: Lukas/BPMI Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat diminta mendukung program Presiden Jokowi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Jokowi memutuskan akan menerapkan PPKM berskala mikro mulai Selasa, 9 Februari 2021. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan kasus Covid-19 hingga tingkat desa.

“Berdasarkan keputusan Presiden, mulai 9 Februari akan dilaksanakan PPKM berskala mikro,” kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2).

Baca juga : Pratikno Beresin Urusan Kickback

Menurut Alexander, pertimbangan diberlakukanya PPKM skala mikro karena tingginya transmisi penularan Covid-19 di perkantoran sampai keluarga.

Kata dia, kebijakan ini untuk mengantisipasi munculnya transmisi penularan kasus Corona hingga ke tingkat komunitas.

Dalam penerapan PPKM berskala mikro ini, Alexander mengimbau setiap desa dapat mendirikan posko tanggap Covid-19. Keberadaan posko tingkat desa, menjadi pelengkap upaya Pemerintah menanggulangi penyebaran virus Corona di tingkat hulu.

Baca juga : Airlangga Dorong Kemenristek Terus Kembangkan Teknologi

Posko tingkat desa, lanjut Alexander, dapat berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa. Kata dia, harus ada posko di desa yang mendampingi Puskemas dan mendampingi tim pelacak.

“Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” kata dia.

Semakin tingginya kasus Covid-19 di Indonesia, membuat Pemerintah bergerak dengan membenahi permasalahan yang ada di hulu.

Baca juga : Saksi Berbohong, KPK Ancam Jadikan Tersangka

Akan tetapi, kata dia, pembenahan bukan saja menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak.

“Tidak hanya untuk orang kesehatan, tapi juga untuk seluruh sektor yang ada. Karena yang namanya pandemi, dibutuhkan intervensi multisektor,” tandas Alexander.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan 5 Gubernur pada Rabu (3/2). Pertemuan yang digelar dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali untuk mengektifkan PPKM.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.