PDIP Dan Gerindra Tak Rela Juliari Dan Edhy Divonis Mati

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi PDIP dan Gerindra kebakaran jenggot mendengar pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej yang menilai mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo layak dihukum mati. Mereka rame-rame menyerang Wamenkumham, plus membela dua koleganya yang jadi tersangka korupsi itu.

Serangan dari PDIP dilancarkan Djarot Saiful Hidayat dan Aria Bima. Sedangkan serangan dari Gerindra dilayangkan Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman.

Sebelum menjadi tersangka korupsi, Juliari dan Edhy merupakan orang penting di partai masing-masing. Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP. Sedangkan Edhy merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra.

Baca juga : Juliari Dan Eddy Layak Dihukum Mati, Nah Lho!

Djarot mengingatkan, ucapan Edward bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. “Berwacana sebagai pengamat silakan, tetapi jangan intervensi proses hukumnya,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Rabu (17/2).

Soal proses hukum, Djarot meminta Edward menyerahkan kepada proses hukum yang tengah berjalan. “Sebaiknya kita serahkan dan hormati proses hukum yang sedang berjalan,” pinta Djarot.

Aria Bima menyampaikan hal serupa. Kata dia, semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Soal hukum, serahkan saja ke penegak hukum," katanya, kepada wartawan, Rabu (17/2).

Baca juga : Korupsi di Tengah Pandemi, Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Layak Dituntut Hukuman Mati

Sufmi bicara lebih keras lagi. Dia meminta Edward fokus membenahi internal Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkumham) ketimbang berwacana soal hukuman. Dia bilang, masih banyak masalah yang mesti dibenahi di Kemenkumham.

“Seperti Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum), Ditjen Paten (Kekayaan Intelektual), atau Ditjen Pas (Permasyarakatan) yang saat ini menurut kami juga perlu disoroti," ujar Sufmi, kepada wartawan, Rabu (17/2).

Kata Ketua Harian Partai Gerindra ini, pihaknya menunggu kinerja Edward untuk memperbaiki masalah yang ada di Kemenkumham. Sebab, penunjukan Edward sebagai Wamenkumham oleh Presiden Jokowi, salah satunya untuk membenahi persoalan ini. “Supaya dapat memperbaiki rapor di Kemenkumham dan juga soal internal di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Baca juga : PDIP Dan Gerindra Kena Getahnya

Habiburokhman bicara soal konstruksi hukum. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, semua perkara hukum punya konstruksi masing-masing. Karenanya, ia meminta semua pihak, termasuk Edward, tidak asal berspekulasi. "Jangan berspekulasi,” kata dia, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/2).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.