Dark/Light Mode

Mengapa, Sempat Ada Usul Buka Investasi Miras Di 4 Provinsi

Rabu, 3 Maret 2021 07:34 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. [Foto: Setkab]
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. [Foto: Setkab]

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, awal mula usul untuk membuka investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol, sebelum kemudian lampiran peraturan tersebut dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu dicabut.

Dalam konferensi pers daring, Selasa (2/2/2021), Bahlil menjelaskan, salah satu pertimbangan investasi miras dibuka di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, adalah demi kearifan lokal wilayah tersebut.

"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja, karena memang di daerah itu ada kearifan lokal. Jadi, dasar pertimbangannya adalah memperhatikan masukan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," katanya.

Baca juga : Senang Aturan Investasi Miras Dicabut, Zulkifli Unggah Foto Ngopi Bareng Jokowi

Bahlil menjelaskan, salah satu contohnya yakni Sopi, minuman beralkohol khas NTT. Menurut dia, minuman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, tapi tidak bisa didorong menjadi industri besar, karena masuk kategori terlarang.

"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dan juga bisa diolah untuk produk ekspor, maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," katanya.

“Itu akan ekonomis kalau dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit, apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," imbuhnya.

Baca juga : Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, NU Kasih Jempol

Di sisi lain, meski mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, Bahlil pun tidak menutup mata pada polemik yang terjadi atas usulan tersebut.

Ia mengatakan, bahkan di Papua, yang jadi lokasi untuk investasi miras, usulan tersebut pun ditolak masyarakat setempat. Pasalnya, investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Miras nomor 15 Tahun 2013, tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil pun kemudian menyampaikannya kepada Presiden Jokowi, hingga kemudian diputuskan, bahwa poin soal investasi miras dalam Perpres 10/2021 dicabut.

Baca juga : MUI Apresiasi Presiden, Batalkan Lampiran Aturan Izin Investasi Miras

"Aspirasi-aspirasi itu kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini, sangat dihargai dan didengar dan dihormati. Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (pembukaan investasi miras) tidak dilakukan," pungkas Bahlil. [RSM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.