Kebijakan Larangan Mudik Gagal Jika Pemerintah Tak Konsisten

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai pelarangan mudik tahun 2021 tidak efektif dan berpotensi gagal. Pasalnya, banyak kekurangan dalam pelarangan ini ini.

Salah satu kekurangan dalam dalam kebijakan pelarangan mudik ini, sebut Achmad, adalah adanya ketidaksinkronan dengan kebijakan pemerintah daerah. Seperti tidak ditutupnya tempat wisata hingga pusat-pusat perbelanjaan oleh daerah. 

Baca juga : Hari Pertama Larangan Mudik, Polisi Putar Balikkan 23.573 Kendaraan

"Akibatnya rakyat akan nekat mudik karena mereka melihat sudah tidak ada alasan lagi mobilisasi dibatasi. Pusat belanja tidak dilarang, wisata lokal dibuka," ujar Achmad dalam keterangannya kepada RM.id, Jumat (7/5).

Achmad juga menilai pelarangan mudik ini terkesan pilih-pilih. Pasalnya, saat WNI dilarang melaukan mudik, tapi WNA justru mudah keluar masuk Indonesia.

Baca juga : Hari Pertama Larangan Mudik, KAI Layani 2.852 Penumpang KA Jarak Jauh

"Publik melihat selama larangan mudik tidak disertai larangan tegas lainnya. Seperti larangan warga asing masuk Indonesia. Maka pelarangan mudik tahun 2021 ini akan gagal," ujarnya.

Achmad pun menyarankan kepada pemerintah untuk membuat perencanan yang matang sebelum membuat kebijakan, termasuk melakukan komunikasi publik yang lebih konsisten.

Baca juga : Awas, ASN Yang Ketahuan Mudik Bakal Dilaporin

"Jangan salahkan rakyat, tapi salahkan komunikasi publik pemerintah yang tidak konsisten karena pembatasan pergerakan orang tanpa kriteria yang pasti dan  terkesan main-main," tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.