Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Di banyak daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, tingkat BOR sudah menunjukkan sinyal bahaya. Di Jawa Barat, secara umum tingkat BOR sudah mencapai 79,34 persen alias telah terisi 11.526 pasien inap dari total 14.528 tempat.
Kalau dilihat lebih detail, angkanya lebih memprihatinkan. Soalnya, menurut data Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jabar (Pikobar), tingkat keterisian 45 rumah sakit rujukan Covid-19 sudah tembus 100 persen. Bahkan, enam rumah sakit di antaranya sudah lebih dari 100 persen.
Baca juga : Bantu Petani Kopi Dan Cokelat, CJ Indonesia Gelar Pelatihan Pemasaran
Melihat kondisi ini, wajar banyak pihak meminta pemerintah segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Teranyar, permintaan itu disampaikan lima organisasi profesi kedokteran, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN). Mereka meminta pemerintah bertindak cepat mengatasi lonjakan Covid-19, sebab rumah sakit sudah menuju kolaps.
Ketua PDPI, Agus Dwi Susanto menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak mampu mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan itu.
Baca juga : Vaksin Virus Corona Di Indonesia Ampuh Lawan Varian Delta
"PPKM Mikro, saya rasa kurang tepat. Lebih pas PPKM seperti awal Januari lalu, atau bahkan PSBB seperti tahun lalu. Itu akan lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi di populasi," kata Agus, dalam jumpa pers virtual, kemarin.
Ratusan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lain, ikut menyerukan permintaan serupa, melalui petisi online. Sampai tadi malam, petisi itu sudah diteken lebih dari 200 orang. Mereka meminta pemerintah fokus pada aspek kesehatan sebelum sistem kesehatan dan rakyat kolaps.
Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah? Sampai kemarin, pemerintah belum mau menarik rem darurat. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan, Presiden Jokowi lebih memilih menerapkan PPKM Mikro untuk menekan dan mengatasi kenaikan kasus di beberapa daerah. "PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya, PPKM Mikro," tegas Fadjroel, kemarin.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi khawatir kebijakan PSBB berdampak buruk pada ekonomi. “Jangan seperti kita mau menangkap tikus, tapi lumbung padinya dibom, itu bisa berdampak semua,” kata Harry. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
