Dark/Light Mode

Revisi UU ITE Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

Jumat, 25 Juni 2021 11:33 WIB
Ilustrasi RUU ITE
Ilustrasi RUU ITE

RM.id  Rakyat Merdeka - Revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang komprehensif akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

Revisi ini dinilai penting karena UU tersebut masih memiliki pasal-pasal multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan memakan korban dari masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Berita Terkait : KSP: Pengendalian Pandemi Wujudkan Pemulihan Ekonomi

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan, bahwa tanpa revisi, alih-alih melindungi masyarakat dalam ruang digital, UU ITE dengan pasal-pasal multitafsirnya, justru lebih sering digunakan untuk melakukan kriminalisasi.

Peneliti CIPS Noor Halimah Anjani mengatakan, revisi pada pasal-pasal multitafsir ini sangat perlu dilakukan karena selain akan mempengaruhi pelaksanaan UU ITE itu sendiri, juga akan mempengaruhi peraturan-peraturan turunannya.

Berita Terkait : Setjen DPR Ikut Awasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Saat ini pemerintah memutuskan revisi UU ITE hanya akan dilakukan terhadap empat pasal terkait perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (1) & (2); Pasal 29; dan Pasal 36.

Pemerintah juga berencana menyertakan satu pasal tambahan pada ketentuan pidana yaitu pasal 45C. Tetapi sebenarnya masih terdapat pasal multitafsir lainnya.

Berita Terkait : Menko Polhukam: Revisi UU ITE Segera Masuk Senayan

Sebagai contoh, pasal 40 UU ITE mengenai muatan informasi elektronik yang dilarang dan konsekuensi pemutusan akses pada informasi elektronik tersebut.

Peraturan turunannya, Peraturan Menteri Komunikasi No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, juga mencakup perihal pemutusan akses pada konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
 Selanjutnya