Dark/Light Mode

Komandan PPKM Darurat

Pak Luhut Dihormati Anies Cs

Kamis, 1 Juli 2021 07:50 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: FB @luhutbinsar.pandjaitan)
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: FB @luhutbinsar.pandjaitan)

 Sebelumnya 
Permintaan ketiga, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta meminta adanya regulasi untuk mendukung rapid tes antigen positif bergejala sedang dan kritis ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaan pengobatannya.

“Terakhir, meminta agar komunikasi publik pemerintah lebih intensif terkait pada keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin yang ada saat ini,” katanya.

Ridwan Kamil juga mengaku siap mengikuti arahan Jokowi menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa Barat. Dia juga berencana akan menerapkan lockdown di sejumlah wilayah level RT, dan RW. Sedikitnya 730 RT, dari 100 ribu RT yang kemungkinan akan menjalani lockdown di level mikro.

Baca juga : Tanpa PPKM Darurat, Kasus Aktif Covid-19 Di Jakarta Bisa Tembus 100 Ribu

“Sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan di 700-an RT ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Lalu kalau lockdown sudah dilakukan, maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan,” kata Emil.

Menurutnya, biaya pelaksanaan lockdown di level RT sudah dihitung. Di dalamnya termasuk biaya pangan, testing antigen, hingga Alat Pelindung Diri (APD). “Butuh dana sekitar Rp 3,5 juta per hari per RT,” kata dia.

Perhitungan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan lockdown pada 730 lebih RT yang masuk zona merah menembus Rp 2,8 miliar sehari. Pembiayaan ini, diakuinya, masih digodok. Pengawasan lockdown level RT dengan pelibatan TNI-Polri juga tengah dikaji.

Baca juga : PPKM Darurat, Jam Operasional Supermarket Dipersingkat

“Angka itu sedang kami rumuskan sekarang. Berapa persen menjadi tanggung-jawab dari kota/kabupaten, atau kas kelurahan,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Soal teknis penerapan PPKM darurat, Emil mengaku belum bisa menjelaskan lebih banyak. Dia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Apakah penerapan PPKM darurat akan efektif? Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman memprediksi, wacana PPKM mikro darurat oleh pemerintah takkan efektif. Menurutnya, kebijakan itu setengah-setengah alias nanggung.

Baca juga : PPKM Darurat Mau Diberlakukan, Rupiah Tertekan

Menurut dia, opsi paling ideal saat ini hanya lockdown. Sebab, kondisi kasus dan kematian akibat Corona di Tanah Air terus melonjak. “Kenapa sih sekarang ahli-ahli bicara lockdown? Karena itu strategi tambahan melandaikan kurva dan mencegah kematian. Dua minggu saja (di-lockdown) asal efektif,” tuturnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.