Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
25.23%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58.47%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16.30%
Ganjar & Mahfud
Waktu Update 20/02/2024, 00:17 WIB | Data Masuk 100%

Wapres Minta Distribusi Bansos PPKM Di Jawa Tengah Dipercepat

Sabtu, 24 Juli 2021 13:59 WIB
Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi Covid-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)
Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi Covid-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

“Di dalam masa PPKM Level 4, masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi Pemerintah menanggulangi pandemi Covid -19,” ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (23/7).

Baca juga : Warga Lintas Agama Bisa Kremasi Di TPU Tegal Alur, Biayanya Gratis

Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako (PKS), harus lebih dioptimalkan.

“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat baru mencapai 359.057, artinya baru 65,4 persen. Untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 juta baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.

Baca juga : Idul Adha, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Hingga LPG di Jawa Tengah Dan DIY Aman

Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa. Bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.

Terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.

Baca juga : Wamenag: Sosialisasikan PPKM Darurat Dengan Bahasa Agama

“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya, termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP, termasuk Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” katanya.

Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus menjamin ketersediaan tempat tidur perawatan bagi pasien Covid-19, obat-obatan, dan oksigen. “Kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan ketersediaan obat dan oksigen,” ujarnya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.