Usulan MUI Ke Menko Polhukam: Longgarkan PPKM, Perketat Prokes

RM.id  Rakyat Merdeka - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar saat menghadiri undangan dialog bareng virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (27/7).

"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak gebyah uyah. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Kiai Miftachul Akhyar.

Menurutnya, jika penerapan PPKM tidak gebyah uyah, kemungkinan akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman dan meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga : Jangan Kendor Jalani Prokes!

"Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," tambah Kiai Miftachul Akhyar.

Hal serupa juga diperkuat Ketua Bidang Fatwa MUI KH Cholil Nafis. Menurutnya, protokol kesehatan lebih diperkuat, namun PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya.

"Saya ingin mempertegas, bagaimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisilplinan masyarakat, diantaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," tambahnya.

Kepada MUI, Mahfud MD menegaskan pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan Covid-19. Untuk itu, lanjut Mahfud, pemerintah butuh kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI pusat.

Baca juga : Menko Polhukam: Ada Kelompok Manfaatkan Pandemi Untuk Provokasi

"Pemerintah sudah menjelas program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani Covid-19," ujar Mahfud.

Menko Polhukam yang didampingi Sesmenko, beberapa deputi dan staf khusus ini menegaskan, semua masukan dan usulan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah straregis dalam menangani Covid-19.

"Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Cholil tadi juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan," tambah Mahfud merespon masukan dan usulan dari para pimpinan MUI.

Di penghujung dialog, salah satu pimpinan MUI yang juga Ketua Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah, KH Abdullah Djaidi memimpin doa keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman pandemi Covid 19.

Baca juga : Saran IDI, Jangan Longgarkan PPKM Di Jakarta!

Hadir dalam dialog yang berlangsung dua jam ini, Ketua Umum MUI pusat KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan, KH Azrul Tanjung, KH Masduki Baidlowi, KH Cholil Nafis, KH Abdullah Djaidi dan beberapa pimpinan MUI pusat lainnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.