Dark/Light Mode

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi

Sabar...Sabar...

Selasa, 3 Agustus 2021 07:50 WIB
Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers terkait perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). (Foto: Biro Pers)
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). (Foto: Biro Pers)

 Sebelumnya 
“Sedangkan kabupatennya adalah Sikka, Berau, dan Belitung. Ini adalah daerah yang kenaikannya tinggi dan pemerintah memberikan prioritas kepada daerah tersebut,” ujarnya.

Sementara, Menko Maritim dan Investasi yang juga komandan PPKM, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada beberapa kabupaten/kota yang memerlukan perhatian lebih karena tingkat kematian akibat Corona tinggi.

“Seperti Bali, Malang Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Solo Raya,” kata Luhut.

Baca juga : Airlangga: PPKM Level 4 Lanjut Di 21 Provinsi Luar Jawa Bali

Menurut Luhut, tingginya kasus kematian disebabkan masih banyaknya masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Mereka terlambat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Epidemiolog Griffith Universiy Australia, Dicky Budiman, ikut mengomentari perpanjangan PPKM Level 4. Dia menilai, perpanjangan PPKM sudah tepat. Apalagi, saat ini merupakan puncak penularan di Jawa dan Bali. Tentu pemerintah punya kalkulasi dan dukungan terhadap pembekalan di masyarakat. Baik dari dari sisi sosial maupun ekonomi.

Hanya saja, yang perlu disoroti adalah kapasitas testing yang sangat rendah. Kenapa demikian? Karena tidak sebanding dengan besarnya masalah. Hitungannya, jika ada 50 ribu penularan, paling tidak dalam tiga hari ke depan jumlah testingnya harus 1 juta.

Baca juga : PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Dorong Percepatan Bantuan Sosial

Lalu bagaimana dampaknya ke ekonomi? Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, konsumsi masyarakat bakal terus melemah. Hal itu dikarenakan masyarakat sulit bekerja. Kemudian di kelas menengah atas akan menahan belanja dan lebih memilih uangnya untuk ditabung.

Bhima punya saran agar perpanjangan ini efektif menurunkan kasus harian secara nasional. Pertama, kompensasi tidak cukup bansos 300 ribu per keluarga. Harus dinaikkan menjadi paling rendah Rp 1,5 juta. Kedua, bantuan subsidi upah. Harusnya Rp 1,5 juta selama tiga bulan.

“Karena efek ke pekerja informal lebih berat, wajib diprioritaskan juga. Karena syarat harus punya BPJS Ketenagakerjaan aktif tentu tidak adil bagi pekerja informal,” pungkas Bhima. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.