Dark/Light Mode

Berbagi Beban APBN Dengan BI

Sri Mul Lega

Rabu, 25 Agustus 2021 07:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri depan) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri depan) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

 Sebelumnya 
Dalam kerja sama ini, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang dari pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 215 triliun dan untuk APBN 2022 sebesar Rp 224 triliun.

Pembelian SBN oleh BI, tambah Sri Mulyani, akan dilakukan melalui mekanisme penempatan langsung (private placement). Pembelian oleh BI ini akan mengurangi target lelang SBN di pasar perdana. Dia membantah jika kerja sama ini karena pemerintah kesulitan menarik utang.

“Penekanannya keterpanggilan BI dalam situasi extraordinary tetap dalam rambu-rambu BI dalam monetary policy dan lihat kemampuan kurangi beban pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Sehatkan APBN, Sri Mulyani Genjot Pajak

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kerja sama ini sebagai panggilan negara dalam upaya mendukung pemerintah mulai dari Presiden, tenaga medis, satuan tugas (satgas), Kementerian Kesehatan, dan seluruh yang terkait dengan penanganan Corona. Pembelian SBN oleh BI ini juga, digunakan sebagai instrumen operasi moneter.

Ketua Badan Anggaran DPR, MH Said Abdullah mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan BI dengan melakukan burden sharing. Menurutnya, kerja sama ini berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung pemerintah.

“Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan,” ujarnya.

Baca juga : Dubes Heri Letakan Karangan Bunga Di Monumen Soekarno Di Tokyo

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, defisit anggaran di 2022 memang diprediksi masih akan lebar. Hal ini dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Meski demikian, Piter menilai, defisit anggaran Indonesia masih akan aman. Demikian juga dengan besaran utang pemerintah. Rasio utang Indonesia juga masih berada di bawah negara-negara maju di kawasan Asia lainnya.

“Yang lebih penting sekarang ini bagaimana memulihkan ekonomi, mencipatakan lapangan kerja mengentaskan kemiskinan,” tukas Piter. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.