Jokowi: Cukup? Rakyat: Kurang

 Sebelumnya 
Adapun jenis bansos untuk perlinsos terhadap masyarakat yang terdampak akibat Corona ada delapan. Pertama Kartu Sembako kepada 16,1 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 28,6 triliun. Kedua Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan tunai bersyarat untuk 9,9 juta KPM sebesar Rp 20,3 triliun

Ketiga bansos tunai kepada 10 juta KPM senilai Rp 17,25 triliun. Keempat Kartu Prakerja kepada 3,6 juta peserta senilai Rp 12,75 triliun. Selanjutnya bantuan subsidi upah (BSU) pekerja sebanyak 2,1 juta pekerja senilai Rp 2,1 triliun. Daftar keenam, diskon listrik kepada 3,26 juta pelanggan senilai Rp 5,53 triliun. Ketujuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa kepada 5,5 juta KPM senilai Rp 13,7 triliun.

Kedelapan, bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik senilai Rp 2,57 triliun. Kesembilan Bantuan Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta peserta baru di 2021 senilai Rp 3,6 triliun. Terakhir, bantuan beras Badan Usaha Logistik (Bulog) sebanyak Rp 3,58 triliun untuk 28,8 juta warga.

Baca juga : Dari Ujung Ngawi Sampai Banyuwangi, Jatim Kuning Semua

Angka realisasi ini meningkat 5,4 persen dari realisasi di periode yang sama di 2020 sebesar Rp 254,6 triliun. Angka ini juga memiliki perbedaan besar dengan anggaran sebelum Corona yang berkisar Rp 176 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pemberian bantuan tunai kepada PKL dan warung ini cukup telat. Seharusnya, bantuan tersebut sudah diprogram sejak tahun lalu, saat pandemi mulai melumpuhkan aktivitas UMKM.

Jumlah penerimanya pun tidak sebanding dengan total pelaku UMKM. Padahal, bantuan tunai dibutuhkan agar pelaku UMKM tetap bertahan. Mengingat sebagian besar usaha mikro adalah milik perorangan.

Baca juga : Alhamdulillah, Jokowi Kasih Bantuan Rp 100 juta Ke Mantan Atlet Verawaty Fajrin

“Ini hanya sebagian kecil dari total pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Padahal mereka juga butuh subsidi dari pemerintah, agar usahanya tetap bergerak di tengah dampak pandemi,” ujar Bhima saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Tak hanya penerima, total duit sebesar Rp 1,2 juta yang dibagikan itu juga, dianggapnya, sangat kecil. Apalagi diberikannya per empat bulan sekali. “Harusnya Rp 1,2 juta diberikan per bulan selama lima bulan secara terus menerus. Kalau mau diberi sekali, ya harusnya Rp 3-4 juta,” tukas mantan ekonom Indef itu.

Bhima berharap, pemerintah bisa menggeser anggaran lain seperti belanja infrastruktur dan belanja barang untuk dialihkan ke bantuan tunai. “Lalu jangan sampai ini hanya simbolis sesaat, tapi tahun depan bantuan sudah ditarik. Pedagang kaki lima, warung sampai tukang becak tahun depan masih perlu dapat bantuan,” tegasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.