Indonesia Dijajah Koruptor

 Sebelumnya 
Tahanan KPK terakhir jatuh kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Dia ditetapkan tersangka oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada tahun 2021 dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel.

Selain oleh KPK, ada tiga gubernur terlibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yakni Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin yang digarap Kejaksaan Agung pada tahun 2010. Berikutnya Gubernur Sumatera Barat periode 2000-2005 Zainal Bakar ditetapkan tersangka pada tahun 2004 oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar. Terakhir, Gubernur Sumbar, Alex Noerdin ditetapkan tersangka oleh Kejagung saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR.

Kenapa banyak gubernur keseret korupsi? Pengamat hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan kepala daerah merupakan jabatan yang menggenggam kekuasaan paling banyak. Karena hampir semua sektor kehidupan ikut dikelola, meski masih ada gagasan kepala dinas.

Baca juga : Sepanjang Berdiri, KPK Jerat 22 Gubernur Dan 133 Bupati/Wali Kota Tersangka Korupsi

“Komando tetap ada pada kepala daerah,” ungkap Fickar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menduga, setiap proyek yang dikerjakan pemerintah maupun swasta berpotensi melahirkan KKN. Ini, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi, di mana ada kekuasaan, maka ada korupsi, sekalipun kecil.

“Teori klasik, power tendt to corrupt itu, memang terbukti abadi sejak zaman dulu. Karena itu, yang harus diantisipasi adalah sistem pengawasannya yang diperkuat supaya meminimalisir kebocoran,” ujarnya.

Baca juga : Bangganya Gregoria Buka Jalan Indonesia Di Laga Kedua Uber Cup

Anggota Komisi III DPR, Santoso mengingatkan partai politik untuk serius memilah jagoannya ketika berkontestasi di tingkat daerah. Jangan selalu berorientasi pada popularitas dan elektabilitas, tapi utamakan soal integritas dan moralitas.

“Dengan banyaknya kepala daerah hasil Pilkada langsung yang tertangkap korupsi, tentu harus menjadikan evaluasi bagi parpol,” sebut Santoso kepada Rakyat Merdeka, mengingatkan.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, parpol merupakan filter para calon pemimpin di tingkat lokal maupun nasional. “Bukan hanya tentang lolosnya seseorang jadi calon saja, sudah saatnya parpol mengkampanyekan orang-orang yang memiliki rekam jejak dan integritas tidak tercela,” ujar Santoso. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.