KPK Terpapar Virus DPR

 Sebelumnya 
Dikritik seperti ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melawan. Dia menyebut, pihak yang mengkritik Raker Ortaka KPK tahun ini juga pernah ikut serta dalam kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. "Semuanya diikuti oleh struktur, misalnya Pak Giri, dulu Deputi Dikmas (Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat), Pak Sujanarko dan Mas Febri, mereka juga ikut," jawab Ghufron.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak ambil pusing dengan kritikan itu. Dia beralasan, lembaga pemerintahan lain juga rapat kerja di luar kantornya. 

Baca juga : Pasca Pandemi, Dow Perkuat dan Terapkan Program Ekonomi Hijau

"Kritikan, masukan, apa pun, tergantung sudut pandang kita. Kalau ada yang mengatakan semua bisa di Jakarta, bisa. Dengan teknologi informasi sekarang bisa. Itu selama ini yang sudah kami lakukan," ucapnya.

Dia juga memastikan, dalam rapat ini, KPK tidak melakukan pemborosan. Sebab, meski hotelnya bintang 5, tarifnya bintang 3. "Bintang 5, tapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak? Kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel, berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini," ucap Alex.

Baca juga : Di Tengah Pandemi, Bandara Soedirman Tetap Jaga Konektivitas Penerbangan

Alex mengklaim, KPK selalu transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya. Hanya saja, Alex mengaku tak tahu terkait nominal yang dikeluarkan untuk pembiayaan seluruh agenda rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika ini.

"Sekjen yang tahu. (Yang jelas) itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita nggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," klaimnya.

Baca juga : DKI Salip Jatim, Pembina KONI: Anies Membawa Spirit Untuk Atlet

Jawaban Alex ini membuat peneliti Formappi, Lucius Karus heran. Sebab, KPK kini seakan-akan tidak mau kalah dengan lembaga lain yang melaksanakan raker di luar kota. Seperti juga yang bisa dilakukan DPR. "Wah, jadi yang biasa (mewah) untuk lembaga lain walau sesungguhnya merupakan pemborosan, sudah mulai diikuti oleh KPK," ucap Lucius. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.