Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Tembus Rp 112 Triliun
Anggaran Pilkada Dan Pemilu Harus Dievaluasi Dan Diawasi
Rabu, 3 November 2021 07:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang tembus Rp 112 triliun. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia belum membaik pasca pandemi Covid-19.
Menurut Saan, total biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Rp 112 triliun itu cukup besar. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya membaik karena pandemi.
Baca juga : Pimpin Ratas, Wapres: Kekerasan Di Papua Harus Segera Diatasi
“Memang anggaran diminta (KPU) dalam situasi saat ini, itu terasa berat, dalam masih situasi pandemi, ada dampak pandemi, terutama di daerah,” ujarnya, di Gedung DPR, kemarin.
Saan merinci total anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Yakni untuk Pemilu Rp 86 triliun dan Rp 26 triliun untuk Pilkada. Karena itu, dia meminta penyelenggara Pemilu dan Pilkada menyisir atau mengkaji ulang pengajuan anggaran yang telah disampaikan kepada DPR itu. Hal itu perlu dilakukan untuk efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024.
Baca juga : Ekonomi Digital Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
“Melakukan penyisiran secara detail setiap tahapan, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Supaya tidak terjadi pembengkakan anggaran,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Menurut Sekretaris Fraksi DPR dari Partai NasDem ini, salah satu tujuan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah efisiensi anggaran. Di antaranya, mengurangi pembiayaan tahapan dan logistik pemungutan suara Pilkada.
Baca juga : Kinerja Bank Mandiri Moncer
Tapi, hal itu tak terlihat pada pengajuan anggaran yang disampaikan KPU Pusat dan KPU daerah. Semangat efisiensi pembiayaan pesta demokrasi belum tercapai. “Kalau anggaran malah besar di mana Pemilu disatukan dan Pilkada diserentakkan, justru malah membengkak. Semangat efisiensi tentu tidak tercapai,” tuturnya.
Lalu, Saan meminta penyelenggara mengevaluasi ulang pengajuan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar Rp 112 triliun. Penyisiran harus dilakukan secara detail pada setiap tahapan. “Kami minta penyelenggara benar-benar membuat anggaran setiap tahapan secara detail, sehingga bisa efisien,” tutupnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya