Anggaran Pilkada Dan Pemilu Harus Dievaluasi Dan Diawasi

 Sebelumnya 
Sebelumnya, KPU pusat mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 112 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Rinciannya, Rp 86,2 triliun untuk Pemilu dan Rp 26 triliun untuk Pilkada 2024.

Selain untuk membiayai penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkada, anggaran itu juga diusulkan untuk membangun sejumlah kantor di daerah. “Sebesar 70 persen dari kebutuhan Pemilu adalah untuk honor penyelenggara, termasuk honor petugas kami,” kata Ketua KPU Pusat Ilham Saputra.

Baca juga : Pimpin Ratas, Wapres: Kekerasan Di Papua Harus Segera Diatasi

Komisioner KPU Pusat Pramono U Tanthowi turut bicara soal anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 112 triliun. Menurut dia, honor petugas KPPS menjadi salah satu alasan kenapa usulan anggaran membengkak.

Sejauh ini, KPU sudah mengusulkan besaran anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp 26 triliun. Dia menilai, honor petugas KPPS pada 2019 sangat kecil. Dia pun membandingkan honor KPPS di Indonesia dengan honor petugas TPS di luar negeri, seperti Amerika Serikat.

Baca juga : Ekonomi Digital Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

“Honor KPPS pada Pemilu 2019, itu ketuanya Rp 550 ribu, anggotanya Rp 500 ribu. Tanya Bawaslu, pasti jauh lebih besar honor pengawas TPS,” tuturnya.

Dia membandingkan dengan negara demokrasi besar lainnya. Misalnya Amerika, itu honor petugas TPS, berkisar antara USD 65-100 per hari. “Jadi tergantung berapa masa kerja yang direkrut untuk jadi petugas,” sambung Pramono.

Baca juga : Kinerja Bank Mandiri Moncer

Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, pengalokasian anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara tahunan dengan memperhatikan tahapan penyelenggaraan pemilihan di setiap tahunnya. Untuk anggaran 2022, Kemenkeu masih menunggu alur waktu tahapan Pemilu 2024, termasuk jadwal hari pemungutan suara dari KPU.

“Teman-teman di KPU perlu membuat timeline kapan hari H-nya. Ketika ketemu hari H-nya, kita bisa tarik mundur. Itu jatuhnya pada bulan apa harus sudah dimulai bendera start dikibarkan,” ujar Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani, beberapa waktu lalu. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.