Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta para menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) menjaga kredibilitas dan marwah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Misbakhun, para pembantu Presiden di bidang ekonomi harus berupaya keras mewujudkan target-target yang disampaikan, bukan mencoreng kredibilitas Presiden dan pemerintah.
“Kepada Menkeu (Menteri Keuangan), saya ingin pastikan bahwa pidato presiden mengenai angka pertumbuhan tidak terkoreksi lagi di ruang ini,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Legislator Partai Golkar itu mencatat, target pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 dan 2018 telah dikoreksi oleh Menkeu.
Baca juga : Korban 22 Mei, Dijemput Bertemu Presiden
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun ini akan mengalami tekanan atau terancam tak capai target. Sementara inflasi diperkirakan akan sesuai target. Misbakhun menilai, koreksi tersebut dapat berimbas pada kredibilitas Presiden Jokowi dan pemerintah.
“Ini tugas kita bersama, menjaga marwah Presiden. Perlu saya tegaskan, menteri adalah pembantu presiden, dan kita politisi pendukung presiden,” imbuh Misbakhun dalam rapat kerja membahas kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020 itu.
Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan, nilai pernyataan Presiden dalam pidato kenegaraan tentang nota keuangan RAPBN sangat tinggi. Presiden Jokowi menyampaikan pidato tersebut dalam forum yang sangat tinggi, yakni pidato kenegaraan di depan DPR. “Saya tidak ingin, tahun 2019 ini, isi pidato presiden mengenai pertumbuhan ekonomi dikoreksi oleh menteri keuangan,” cetusnya.
Misbakhun juga mendorong pemerintah memiliki angka pasti tentang tax ratio. Dalam catatannya, angka tax ratio masih simpang siur, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun, penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun, sehingga angka tax ratio berada di kisaran 8,8 persen.
Namun, lanjut dia, jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Jadi berapa tax ratio ini, jangan sampai simpang siur. Selisih 0,1 persen pun angkanya tetap triliunan rupiah,” tegasnya.
Misbakhun menambahkan, APBN mengalami tekanan lantaran penerimaan pajak yang tidak optimal. Di sisi lain biaya penerbitan surat utang beserta imbal baliknya bertambah.
“Biaya (utang, red) naik, tapi penerimaan tidak optimal. Ini menimbulkan risiko yang sangat besar, karena terakhir lelang surat utang kita tidak semua terserap,” ungkapnya.
Hal lain yang disinggung Misbakhun, pentingnya pemerintah melakukan terobosan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, para pembantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi tak memiliki strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Masyarakat Diminta Tak Sebarkan Video Kerusuhan
“Target pertumbuhan tujuh persen, tapi terobosan apa yang ditawarkan? Agar kita lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah, red) dengan tumbuh enam persen saja kita tidak bisa melompat ke sana,” ulasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan soal selisih kurs. “Asumsi makro dengan fakta di lapangan berbeda. Ini berdampak pada penerimaan. Kalau dampaknya pada penerimaan, risikonya juga pada pembelanjaan yang menggunakan denominasi valuta asing. Ini harus dimitigasi,” tandasnya. [ONI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
