Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ratusan Triliun Duit Pemda Ngendap Di Bank, Anak Buah AHY Minta Sri Mul Turun Tangan

Kamis, 24 Februari 2022 22:43 WIB
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan. (Foto: Ist)
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan tercengang mendengar ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut, dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun. Karena itu, Marwan meminta Sri Mul segera turun tangan untuk memastikan dana tersebut tidak berlama-lama mengendap.

‘’Itu kan dana untuk pemerataan ekonomi. Menkeu memiliki kewajiban dalam kepentingan pelaksanaan tugas layanan umum negara, termasuk pengelolaan dan penggunaan dana transfer daerah,’’ kata Marwan dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu, Sri Mul sebagai bendahara umum negara mempunyai peran sebagai Chief Financial Officer (CFO) dengan segala konsekuensinya. Juga, harus memastikan pengelolaan dan penggunaan dana transfer ke daerah merupakan bagian dari kewajibannya.

Berita Terkait : Luhut: DKI, Banten, Bali Sudah Masuk Tren Penurunan Kasus Harian

‘’Jika realisasinya dana hanya mengendap di bank, daerah tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Karena itu, Menteri Keuangan harus turun tangan dan  berupaya agar dana transfer ke daerah itu tidak mengendap di perbankan,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Sri Mul menyebut dana mengendap mengalami kenaikan sebesar Rp 44,59 triliun atau 39,33 persen dari posisi bulan Desember 2021. Jika dibanding bulan Januari 2021, ada kenaikan Rp 24,46 triliun atau 18,32 persen (year on year). Dana ini merupakan posisi tertinggi di bulan Januari dibanding 3 tahun sebelumnya.

Marwan menilai, fakta ini juga menunjukkan ironi dalam pengelolaan keuangan negara. Karena di satu sisi pemerintah pusat telah melonggarkan batasan defisit APBN  lebih 3 persen untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19, namun di sisi lain pemerintah daerah mengendapkan dana transfer daerah di perbankan.

Berita Terkait : Kurang Gereget Di Mandlika, Marquez Ngaku Susah Adaptasi Dengan RC213V

‘’Dari sisi manajemen, kas tentu menjadi masalah ketika penyediaan dana untuk membiayai transfer ke daerah dibiayai dari penerbitan utang dengan biaya mahal, sementara pemerintah daerah hanya mengendap di perbankan dengan mengharapkan bunga yang lebih rendah,’’ papar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Dalam postur APBN, alokasi dana transfer ke daerah telah mencapai sepertiga dari total belanja pemerintah. Karena itu, belanja Pemda merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. "Lah, kalau diendapkan, bagaimana manfaat ekonomi akan dirasakan masyarakat? Dalam situasi sulit karena pandemi seperti ini, harusnya masalah tersebut menjadi perhatian sangat serius,’’ sebut dia.

Pemerintah harus menempuh berbagai untuk mengatasi peningkatan dana yang mengendap di perbankan. Misalnya, membuat aturan pembatasan atau jumlah maksimal dana pemerintah daerah yang dapat ditempatkan dalam deposito, sebagaimana pernah direncanakan pada tahun 2014 lalu.

Berita Terkait : Nelayan Jakarta Belum Sejahtera, Muhaimin Minta Anies Turun Tangan

‘’Harus juga tegas, tegakkan aturan dan sanksi kepada pemda yang mengendapkan dana transfer dari pusat dengan mengurangi penyaluran atau jika perlu, penghentian transfer tahun berikutnya," beber Marwan.

Dia juga mengingatkan perihal kapasitas birokrasi dan prosedur yang masih tergolong panjang di daerah dalam pengelolaan dan penggunaan uang ini. Dalam hal ini, Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri harus dapat membantu pemda untuk meningkatkan kapasitas dan pendampingan birokrasi daerah.

‘’Kita juga berharap, dengan disahkannya Undang-Undang HKPD, pengelolaan dana transfer ke daerah akan mengedepankan aspek kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin,’’ pungkas Marwan. [UMM]