Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Hasil Pertanian Kena Pajak, Para Petani Teriak

Jumat, 13 Mei 2022 16:42 WIB
Anggota DPR Firman Soebagyo/IG
Anggota DPR Firman Soebagyo/IG

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritik kebijakan pemerintah mengenai menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Menurut Firman, kebijakan tersebut sangat merugikan para petani di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Baca juga : Kasus Penculikan Disertai Pencabulan Anak, Puan Minta Pelaku Dijerat Pakai UU TPKS

"Para petani teriak, karena sangat memberatkan. Saat ini kehidupan masyarakat masih belum normal, apalagi petani yang masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan," kritik Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5).

Di tengah keterpurukan yang dihadapi petani, pemerintah dan negara seharusnya hadir memberikan insentif dan jaminan pasar bagi hasil pertanian, bukan malah memberatkan petani dengan PPN. 

Baca juga : PUPR Perbanyak Bangun Pasar Di Luar Jawa

"Sayangnya kebijakan pemerintah ini justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang ada seperti PMK No 64/3/ 2022. Ini benar-benar memberikan beban yang semakin berat di tengah isu kenaikan BBM dan harga bahan pokok," ujar dia.

Akibat dari kebijakan tersebut, hasil pertanian seperti singkong, bambu, jagung, Kayumanis (kulit batang), Jarak Pagar (buah), Sereh (daun) sampai kapas pun kena PPN. 

Baca juga : Naysilla Mirdad, Pacar Baru Seiman

“Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nasib petani sampai singkong dan umbi-umbian kena pajak. Di tingkat petani, harga jual singkong berapa perak sih. Kok tega sih," keluh Firman.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuat para petani malas bertani kembali. Jika demikian, maka target pemerintah untuk swasembada pangan dan menurunkan angka impor pangan akan sulit terjadi. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.