Antisipasi Situasi Darurat, PKB Desak Automatic Stabilizer Diterapkan Dalam APBN 2023

RM.id  Rakyat Merdeka - Situasi pendemi Covid-19 melahirkan berbagai dampak distortif yang membutuhkan fleksibiltas pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatisipasi situasi yang sama di masa depan, Fraksi PKB mendorong penerapan Automatic Stabilizer dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun 2023. 

“Fraksi PKB mendesak pemerintah tetap menyediakan fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic stabilizer yang diimplementasikan secara cepat dan akuntabel dalam perumusan kebijakan fiskal 2023 Langkah ini untuk memastikan kita tidak kebingungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat baik akibat pandemi atau faktor lain,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, di sela Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Pandangan Fraksi Tentang Penyampaian Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/5).

Cucun menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir memberikan pelajaran besar bagi bangsa dalam pengelolaan keuangan negara. Berbagai dampak distortif pandemi membutuhkan ketahanan anggaran untuk mengantisipasinya. 

Ke depan, situasi serupa harus diantisipasi, mengingat saat ini muncul banyak wabah di berbagai belahan dunia, seperti hepatitis misterius maupun cacar monyet. 

Baca juga : Antisipasi Gangguan Operasi, PHM Percepat Pemeliharaan Fasilitas Migas Di Lapangan Swamp

“Penerapan automatic stabilizer akan membuat pengelolaan fiskal kita lebih fleksibel, sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi,” katanya. 

Dalam kebijakan fiskal 2023, lanjut Cucun, Pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui  implementasi reformasi perpajakan tahun 2023 dengan didukung pelaksanaan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dengan langkah tersebut, akan mendorong kebijakan penerimaan perpajakan berjalan efektif sehingga terjadi penguatan konsolidasi fiskal. 

Menurutnya, Pemerintah harus bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem pengawasan pemungutan perpajakan, dan memberikan kepastian hukum perpajakan.

Baca juga : Kecam Rusia, Sekjen PBB Desak Putin Stop Operasi Militer Di Ukraina

Terkait belanja pembayaran bunga utang, kata Cucu, Fraksi PKB meminta pemerintah dapat menekan pertumbuhan pembiayaan utang negara. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi dan pengendalian tingkat risiko melalui pemilihan komposisi utang ke depan yang lebih baik. 

“Efisiensi pembayaran bunga utang ini lebih baik dilakukan melalui pemenuhan pembiayaan utang dari dalam negeri yang juga ditujukan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan penguatan ekosistem pasar keuangan,” katanya.

Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan, Fraksi PKB juga mendesak pemerintah agar  memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang diatur dalam UU 18/2019 tentang Pesantren. 

Cucun bilang, pesantren wajib diakui bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Baca juga : Setahun Kudeta Myanmar, RI Desak Junta Militer Terapkan Konsensus ASEAN

"Jadi harus mendapat porsi anggaran yang jelas dari belanja Pemerintah Pusat maupun dari transfer ke daerah, baik untuk peningkatan kompetensi maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.