Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

HNW Konsisten Perjuangkan Anggaran Dan Rekrutmen Guru Agama

Selasa, 22 November 2022 16:40 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kembali memperjuangkan keadilan anggaran dan rekrutmen bagi guru keagamaan. Perjuangan, itu dilakukan Hidayat Nur Wahid, mengingat besaran anggaran dan rekrutmen guru agama, masih tertinggal jauh dari guru umum yang dikelola Kemendikbudristek. 

Karena itu, di hadapan Panja Pendidikan Keagamaan Komisi VIII DPR, HNW sapaan akrabnya, meminta KemenPAN-RB meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan praktik keadilan anggaran dan alokasi rekrutmen. Serta menuntaskannya secara bersama dengan Kementerian Keuangan.

Pada program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) bersama pejabat Kemenag di Jakarta Selatan dan Guru-Guru Agama di Dapil Jakarta II, pekan lalu, HNW menyebut, Persatuan Guru Inpassing melaporkan kekurangan guru.

Kemarin, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kemenag dan KemenPAN-RB, Dirjen-Dirjen di Kemenag juga melaporkan kurangnya rekrutmen Guru Agama, padahal KemenPAN-RB sudah memberi alokasi tersendiri.

Baca juga : Rieke Gigih Perjuangkan Data Desa Presisi

Kata HNW, Ini adalah bukti ada masalah koordinasi yang perlu diluruskan di antara kementerian, para pembantu Presiden untuk laksanakan visi dan misinya.

"Karena itu, harus ada koordinasi antara KemenPAN-RB, Kemenag, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu, di bawah koordinasi Menko PMK. Agar, minimnya anggaran dan rekrutmen guru agama bisa teratasi, dan memenuhi keadilan bagi seluruh pihak, juga hajat para murid terhadap pemenuhan hak mereka mendapatkan pendidikan agama oleh Guru yang kompeten," kata HNW yang juga Anggota Panja Pendidikan Keagamaan Komisi VIII DPR saat Rapat Panja Pendidikan Keagamaan dengan Kemenag dan KemenPAN-RB, Senin (21/11).

HNW menjelaskan, secara program dan anggaran, sejatinya Pemerintah sudah menyiapkan melalui program rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun selain prosesnya yang bermasalah, penyerapannya selama lebih dari dua tahun ini juga masih rendah, di bawah 500.000.

Anehnya, di saat yang sama, Kemenag hanya mendapatkan formasi 9.459 eks guru tenaga honorer untuk bergabung sebagai PPPK. Padahal, berdasarkan data Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag, kebutuhan PPPK guru dan tenaga pendidikan madrasah mencapai 192.008 orang.

Baca juga : HNW Usul Anggaran Moderasi Beragama Dialokasikan Untuk Guru Inpassing

Alokasi rekrutmen PPPK guru di Kemenag dan Kemendikbud jomplang sekali. Seharusnya Pemerintahan cukup lentur dan lincah atau agile bureaucracy sebagaimana diinginkan Presiden Jokowi.

Dengan dibangunnya sistem di mana kuota PPPK yang tidak terserap di Kemendikbud bisa segera dialokasikan untuk guru di Madrasah.

"Meskipun harusnya, sejak awal perencanaan, pembagian kuota itu sudah memperhatikan aspek profesionalitas dan keadilan," lanjutnya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini menekankan, anggapan dari KemenPAN-RB bahwa data guru dan tendik (tenaga pendidik) di Kemenag belum terpadu sehingga tidak bisa jadi rujukan untuk perencanaan rekrutmen, adalah keliru dan sudah dibantah oleh Dirjen Pendidikan Islam.

Baca juga : Saham BTN Diramal Meroket

Pasalnya sejak 2015, Kemenag sudah mengembangkan Simpatika (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang hingga saat ini semakin modern, bisa diandalkan, dan bisa diakses secara real-time.

"Kemenag sekarang sudah punya Simpatika yang sangat bagus dan reliable. Dalam proses rekrutmen PPPK Guru, KemenPAN-RB perlu mendudukkan bersama antara Dapodik Kemendikbud dengan Simpatika Kemenag untuk proses validasi dan sinkronisasi di antara keduanya. Agar kebijakan alokasi rekrutmen guru PPPK yang tidak adil itu bisa segera diakhiri," sambungnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.