Gobel: Pemerintah Tolong Dengarkan Suara 5 Fraksi DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah untuk mendengarkan suara dari DPR, tentang subsidi mobil listrik.

“Lima fraksi di DPR sudah menyuarakan dalam forum resmi, tentang subsidi mobil listrik. Lima fraksi ini sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai prinsip demokrasi perwakilan, ini adalah suara mayoritas rakyat Indonesia,” kata Rachmat, Kamis (25/5).

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (23/5), sembilan fraksi di DPR  menyampaikan pemandangan umum, menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dari sembilan fraksi itu, lima fraksi menyoroti rencana pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik. Lima fraksi tersebut adalah PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

“Suara konstruktif ini menunjukkan kecintaan DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini untuk menjaga performa Bapak Jokowi, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memihak rakyat kecil," papar Gobel.

"Jangan sampai, di akhir masa jabatannya, ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," tegasnya.

Gobel menuturkan, dengan keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, IKN, dan lain-lain.

Baca juga : DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah Kelancaran Mudik Lebaran

Karena itu, harus bisa menentukan, mana yang lebih prioritas di antara yang prioritas.

"Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi, karena subsidi ini untuk orang kaya. Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya,” kata Gobel.

Lima fraksi tersebut menilai, subsidi tersebut lebih baik diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas dan mendesak untuk mendapatkan bantuan. Misalnya untuk petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

Gobel mengatakan, pada tahun ini, ekonomi dunia akan mengalami kontraksi.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh 2,9 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2022, yang mencapai 3,4 persen.

Sementara OECD memiliki proyeksi yang lebih rendah lagi. Ekonomi dunia pada 2023 akan tumbuh 2,2 persen, sedangkan tahun 2022 tumbuh 3,1 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023, juga diperkirakan mengalami pelambatan. IMF memperkirakan l, ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen. Lebih kecil dari tahun 2022, yang 5,3 persen.

Baca juga : Anies, Ditunggu Luhut Tuh...

ADB memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen. Lebih kecil dari tahun sebelumnya, yang hanya 5,4 persen.

OECD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,7 persen pada tahun ini. Lebih rendah dari tahun sebelumnya yang hanya 5,3 persen.

Bank Indonesia memperkirakan, ekonomi Indonesia bergerak antara 4,5 persen hingga 5,3 persen.

Sementara pemerintah Indonesia memperkirakan, ekonomi akan tumbuh 5,3 persen. Pada kuartal pertama 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen.

Di sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik diperkirakan akan meningkat. Ini artinya, ada kenaikan harga-harga barang.

"Dari angka-angka ini, sangat jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran. Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak. Apalagi, dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan,” terang Gobel.

Dia menilai, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar. Untuk bisa lepas dari middle income trap, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen. Sedangkan kita, cuma bisa meraih 5 persenan.

Baca juga : Covid Tak Lagi Berstatus Darurat, Pemerintah Fokus Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Tak heran, statistik kita tentang pendapatan perkapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas sumberdaya manusia kita berada pada angka yang tak beranjak jauh.

Sebagai contoh, tingkat kemiskinan yang ditargetkan di angka 6-7 persen, faktanya justru di angka 9,57 persen.

Target tingkat pengangguran terbuka yang dipatok 3,6 – 4,3 persen, ternyata masih di angka 5,86 persen.

Pendapatan per kapita Indonesia saat ini berada pada angka 4.783 dolar AS. Angka ini masih jauh dari batas sekitar 12 ribu dolar AS, untuk bisa disebut sebagai negara maju.

"Untuk membangun kemakmuran, kita harus fokus membantu masyarakat yang berada di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mulai dari bantuan permodalan, infrsatruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tinggi," jelas Gobel. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.