Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
APBN 2024 Diharap Mampu Jadi Instrumen Percepatan Pembangunan
Kamis, 28 September 2023 08:10 WIB
Sebelumnya
Kepala Pusat Kebijakan APBN/BKF, Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo mengungkapkan kebijakan fiskal harus bisa merealisasikan olah pikir menjadi olah rasa, sehingga angka-angka pada APBN 2024 harus bermakna terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan menjawab sejumlah tantangan.
Menurut Wahyu, APBN itu adalah instrumen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Sehingga tegas dia, APBN 2024 harus mampu meredam ketidakpastian, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Persyaratannya, ujar Wahyu, APBN 2024 harus sehat sehingga baik fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dapat dijalankan dengan baik.
Baca juga : APP Sinar Mas Gandeng BRIN Kembangkan Budidaya Perikanan
"Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan siklus perekonomian, agar tidak terjadi overheating," tegas Wahyu.
Menurut Wahyu, empat tantangan utama yang dihadapi APBN 2024 adalah tensi geopolitik yang belum reda, perubahan iklim, potensi terulangnya pandemi dan digitalisasi.
Diakui Wahyu, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut. Nyatanya, tagas dia, di masa pandemi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global.
Baca juga : Yusril Yakin Prabowo Mampu Selesaikan Permasalahan Papua
Berdasarkan catatan Wahyu sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 3.492,8 triliun untuk anggaran pendidikan dalam upaya mewujudkan SDM unggul.
Pada rentang waktu yang sama, jelas Wahyu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 2. 736,8 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan.
Dengan alokasi anggaran tersebut, tingkat kemiskinan dapat ditekan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023. "Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peran kebijakan fiskal yang efektif," tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya