DPR Jempoli Cara Menteri Bahlil Tangani Konflik Pulau Rempang

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengapresiasi cara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani konflik di Pulau Rempang.

Sebab, Bahlil berhasil menggali akar persoalan dan memberikan kepastian pada masyarakat setempat yang sebelumnya menolak untuk direlokasi karena adanya investasi di lokasi tersebut.

Menurut Abdul Hakim, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Menteri Bahlil patut diapresiasi dan dicontoh.

Terutama, pendekatan yang secara langsung ke rumah-rumah warga untuk mengetahui akar permasalahan.

“Alhamdulillah dari yang disampaikan Pak Bahlil tadi ternyata mitigasi permasalahan di sana kami mengapresiasi betul pak, yang dilakukan sama panjenengan (Bahlil) itu luar biasa pak, berani menghadapi langsung dan sampai dengan tahu akar permasalahannya, kemudian secara gamblang dan secara terbuka menyampaikan di awal memang terjadi salah paham atau ada gap komunikasi yang belum sampai ke masyarakat,” kata Abdul Hakim dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Investasi dan BP Batam, dikutip Rabu (4/10/2023).

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kemarin itu tidak lagi terulang.

Baca juga : Menteri Bahlil Sudah Sat-Set

Sebaiknya, kata dia, pemerintah melakukan langkah-langkah serupa yang dilakukan Menteri Investasi ini.

“Mudah-mudah nantinya tidak terulang kembali, tidak perlu menggunakan aparat. Kita hargi bersama dan tetap dikawal dari Kementerian Investasi dan juga kepada kepala BP Batam,” bebernya.

Dalam rapat tersebut, anak buah Zulkifli Hasan ini juga meminta Menteri Bahlil untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan jumlah perusahan dan nilai investasi yang masuk ke Pulau Rempang.

Karena, menurut Abdul Hakim, ada isu-isu yang berkembang jika perusahan yang masuk ke Rempang bukan hanya Xinyi Group, melainkan ada beberapa perusahan dan juga beberapa sektor usaha yang akan dibangun di Pulau Rempang.

"Nah mungkin bisa juga nanti disampaikan kepada publik dari Rp 174 triliun tadi itu sampai dengan berapa lama itu dapat terealisasi, karena pada prinsipnya kalau kita melihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 itu kan memang pengusaha juga harus mendapatkan kepastian hukum," ucapnya.

Abdul Hakim pun mendukung langkah Menteri Bahlil agar investasi di Pulau Rempang ini berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.

Baca juga : Pengamat Intelijen Dukung Menteri Bahlil Teruskan Proyek Rempang Eco City

Investasi Rempang ini, kata Abdul Hakim akan mendukung meningkatkan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat setempat.

“Pak Bahlil dengan tegas menyampaikan di sini ya, kita harus berpihak kepada masyarakat tapi juga jangan sampai investasi yang bakal meningkatkan perekonomian kita ini berhenti. Kan gelondongannya total semuanya Rp 174 triliun terbagi di pabrik kaca, kemudian beberapa pabrik-pabrik yang lain, mungkin bisa disampaikan juga kepada kami atau kepada publik,” ungkapnya.

“Jadi dari masyarakat enak, kemudian dari pengusahanya juga mendapatkan kepastian, kan amanah undang-undang pengusaha juga harus mendapatkan kepastian, mendapatkan perlakuan yang sama,” sambungnya.

Abdul Hakim juga memuji keputusan Menteri Bahlil terkait dengan rencana relokasi warga ke Tanjung Banong.

Dengan begitu, keberlanjutan aktivitas warga yang sebelumnya berprofesi menjadi nelayan dan bertani tetap terjaga.

Karena jika relokasinya ke wilayah pegunungan, maka mata pencaharian warga yang biasa melaut akan mati dengan sendirinya.

Baca juga : KAKI Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah Rempang

“Pak Bahlil, Pak Rudi tadi disampaikan beberapa titik tengah yang saya tadi mendengarkan itu salut Pak, semula mereka benar-benar tidak mau kemudian jenengan ngecek langsung naik ke bukit, itu top Pak. Nah mudah-mudahan dengan adanya kepastian yang lebih konkret itu bisa seluruh 961 KK ini berkenan dan investasi bisa segera dijalankan,” jelasnya.

“Jadi biar jajaran-jajaran di bawah bisa merasakan betul, oh ya enggak mungkin pekerjaan nelayan suruh pindahnya di gunung, enggak ketemu pikirnya pak. Tapi berkat dialog yang dilakukan ketemulah akhirnya di Tanjung Banon,” paparnya.

Abdul Hakim pun meminta pemerintah lewat Kementerian Investasi bisa memanfaatkan lokasi-lokasi khusus di Pulau Rempang menjadi tempat wisata.

Baik wisata alam maupun wisata religi, pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat dengan adanya makam-makam leluhur mereka.

“Jadi di Rempang itu kan ada tujuh zona yang dikembangkan, beberapa di antaranya merupakan zona wisata. Nah ini bisa di kolaborasikan menurut kami, baik itu dari sisi wisata religi karena ada makam-makam leluhur saudara kita di sana," jelas Abdul Hakim.

"Juga bisa dikolaborasikan kalau memang itu wisata alam kayaknya cukup menarik. Kalau memang ada wisata yang atraktif gandengan dengan nelayannya atau dengan warga-warga di sana,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.