Bamsoet Ajak Masyarakat Tidak Golput di Pemilu 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR Dapil 7 Jawa Tengah Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat untuk tidak menjadi golput dalam Pemilu 2024. Baik golput sebagai golongan putih yang tidak menggunakan hak pilihnya, maupun golput sebagai golongan pencari uang tunai yang mengharapkan money politics/"serangan fajar". Kata Bamsoet, keduanya sama-sama tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menekankan nilai dan budaya bangsa, dengan rakyat memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.

Bamsoet memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Pemilu 2019, ada sekitar 34,75 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Angka tersebut sudah menurun dari Pemilu 2014, yang mencapai 58,61 juta pemilih atau sekitar 30,22 persen dari total pemilih terdaftar.

Baca juga : Bamsoet Ajak Kader Kompak Menangkan Caleg Partai Golkar

“Di Pemilu 2024, mari kita gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan menjadi golput, karena satu suara sangat menentukan nasib Indonesia di masa depan," ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR, di delapan kecamatan, di Kabupaten Banjarnegara, Rabu (13/12).

Acara ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dalam Safari Politik hari keenam di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mendatangi masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu di Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan. Total, sudah 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang didatangi Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Ajak Masyarakat Menilai Program Kerja dalam Debat Capres-Cawapres

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, selain soal golongan putih yang tidak menggunakan hak pilih, dia juga mengajak masyarakat jangan sampai terpapar golongan pencari uang tunai. Pada Pemilu 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam salah satu surveinya menemukan bahwa 40 persen responden mengakui menerima uang dari para peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.

"Menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang. Di dalamnya menempatkan politik uang sebagai salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu," jelas Bamsoet.

Baca juga : Terima Pemuda Pancasila Purbalingga, Bamsoet Ajak Kawal Pemilu Jurdil

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, politik uang sangat berbahaya bukan hanya bagi perkembangan demokrasi melainkan juga bagi perkembangan mental, akhlak, dan karakter bangsa. Politik uang juga dapat menjadikan demokrasi Indonesia bukan menjadi demokrasi Pancasila, melainkan menjadi demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro).

"Jangan sampai mereka yang terpilih dalam Pemilu bukan karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas, melainkan karena 'isi tas'. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah hal ini," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.