Bamsoet Dorong Capres Terpilih Tingkatkan Kesejahteraan Guru

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para Capres-Cawapres, apabila nanti memenangkan Pilpres, harus langsung tancap gas dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Sekaligus mempercepat proses pengangkatan status 1 juta lebih guru honorer menjadi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bamsoet menegaskan, keberpihakan pada status dan kesejahteraan guru merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sangat naif jika menuntut tingginya kualitas pendidikan, namun di sisi lain status dan kesejahteraan guru tidak diperhatikan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, hingga saat ini masih ada daerah yang tunjangan penghasilan gurunya lebih rendah dari petugas kebersihan. Padahal, profesi guru sangat mulia, sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa dalam mempersiapkan masa depan bangsa yang gemilang.

Baca juga : Temui Kader LDII Banjarnegara, Bamsoet Ajak Tolak Isu SARA dalam Pemilu

“Besarnya jiwa pengabdian dan pengorbanan guru, ibarat lilin di tengah kegelapan yang demi memberikan jalan terang bagi anak didik yang dikasihinya, ia merelakan dirinya meleleh dan luluh lantak, hingga habis terbakar oleh panasnya api pengorbanan," ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR hari ke-6 dalam Kunjungannya ke Dapil VII bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara, Selasa (23/1).

Acara dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Noor Tamami, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Teguh Handoko, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Karsono.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sebagai wadah resmi tempat bernaung para guru, keberadaan PGRI harus tetap solid dan jangan sampai terpecah belah. Sehingga bisa terus menjadi lokomotif dalam memajukan kehidupan pendidikan di Indonesia. Termasuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran pendidikan yang terdapat dalam APBN.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

"Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan dalam APBN sudah dialokasikan sebesar 20 persen. Dalam APBN 2024, jumlahnya mencapai sekitar Rp 660,8 triliun. Namun, langkah tersebut tidak serta merta dapat mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air. Sehingga perlu ada evaluasi dan pembenahan dalam distribusi anggaran pendidikan, agar benar-benar tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan," jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur, Universitas Terbuka, dan Universitas Perwira Purbalingga ini menerangkan, tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara, telah mewariskan buah pikiran yang selalu dijadikan rujukan dalam konsep pendidikan dan kepemimpinan nasional. Semboyan ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan/contoh), ing madyo mangun karso (di tengah memberikan motivasi/semangat), dan tut wuri handayani (di belakang memberikan dorongan), menggambarkan pentingnya peran guru sebagai teladan, motivator, dan sekaligus generator.

"Saya meyakini jika setiap guru menerapkan prinsip pendidikan sebagaimana diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pendidikan nasional akan melahirkan sumber daya-sumber daya manusia yang tidak sekadar memiliki keunggulan kognitif dan daya saing. Namun jauh lebih fundamental, yaitu sumber daya manusia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.