Dewan Bukan Sopir Angkot

 Sebelumnya 
Poin kedua dari UU Kesehatan yang sangat progresif ini, bagaimana anak-anak didik, mahasiswa dari daerah, mendapatkan beasiswa dan kemu­dian dikembalikan ke daerah yang mengirim mereka. Ini juga merupakan obligasi yang banyak dituntut masyarakat. Selama ini, distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter itu sangat tersentral di Jawa atau di be­berapa lokal saja. Sehingga yang terjadi, ada Puskesmas namun tidak memiliki dokter bahkan dokter spesialis.

“Nah di dalam Undang-Undang Kesehatan yang kita sahkan di tahun 2023 ini, kita meletak­kan bagaimana mereka-mereka yang dari daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) itu dikem­balikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, DPR juga berhasil melakukan revisi terha­dap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang selama ini dianggap ancaman dalam kehidupan demokrasi. Ini bisa dilihat dari banyaknya kasus yang terkait pencemaran nama baik, bahkan ada yang awalnya menjadi pelapor, namun berbalik menjadi tersangka. Nah, revisi Undang-Undang ITE ini meletakkan bagaimana pasal-pasal karet terkhusus tentang pencemaran nama baik itu kita bisa diselesaikan.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Hari Ini Di Tangerang, Berikut Jam-jam Akan Turun Hujan

Terakhir, DPR juga telah mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan produk legislasi yang banyak ditunggu para pegawai honorer di seluruh Indonesia.

“Undang-Undang ASN ini kabar gembira, kabar baik bagaimana tenaga honorer ke­mudan menjadi tenaga kontrak (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” jelasnya.

Walau demikian, diakuinya, tidak semua undang-undang yang dihasilkan bisa diterima beberapa pihak dan bahkan mendapat komplain.

Baca juga : Ekonomi Kita Kalahkan Eropa, Amrik Dan China

“Ingat, DPR bukan lembaga pemuas, tapi DPR adalah lembaga pertolongan politik dan DPR memiliki proyek­tif, perspektif jangka panjang yang kemudian mengakomodir banyak kepentingan,” tegasnya.

Politisi Fraksi Nasdem ini mengatakan, DPR merupakan lembaga politik, tempat ter­jadinya pertarungan-pertarungan politik, pertarungan dinamika dari sekian banyak perspektif. Sehingga di DPR tidak hanya satu perspektif yang dominan.

“Kita seringkali berhadapan, ah tidak apa-apa DPR tidak mengakomodir kita, kita tunggu ada pintu Mahkamah Konstitusi (MK). Kita tidak ingin dalam je­bakan-jebakan batman seperti itu. Proses penyusunan perundang-undangan kita hidup di era demokrasi yang namanya demokrasi liberatif,” ungkapnya.

Baca juga : Megawati Tegaskan 51 Tahun PDIP Solid Bukan Karena Presiden, Tapi Ini Faktornya

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat 26/1/2024 dengan judul Hanya Hasilkan 18 UU Di Tahun 2023, Dewan Bukan Sopir Angkot     

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.