Dark/Light Mode

Legislator Demokrat Sarankan Program Tapera Dikaji Ulang

Jumat, 31 Mei 2024 22:22 WIB
Anggota Komisi VI DPR,  Herman Khaeron
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron

RM.id  Rakyat Merdeka - Aturan baru soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai polemik di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang semakin mahal.  Pemerintah pun diminta mengkaji ulang programTapera.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Menelisik Untung Rugi Tapera" di Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

“Aturan baru ini harus dibahas ulang. Harus disediakan pada porsi yang tepat sehingga betul-betul masyarakat bisa mendapatkan rumahnya, tapi pada sisi lain tidak diberatkan dengan program Pemerintah yang sesungguhnya ini punya tujuan yang baik,” katanya.

Baca juga : Program Prabowo Butuh Duit Gede

Oleh karena itu, Politisi Partai Demokrat ini akan terus menampung, mendengar serta terus menginventarisasi terhadap seluruh usulan masyarakat dan aspirasi yang berkembang di publik, baik langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Pihaknya juga ingin melihat sejauh mana keefektifan dari Peraturan Pemerintah ini.

“Langkah terbaik adalah Pemerintah meninjau ulang dan mengkaji mana yang diberatkan dan  mana yang harus memberikan rasa keadilan,” tegas Khaeron.

Ia mengingatkan, jangan sampai kasus-kasus fraud kembali terulang seperti kasus Jiwasraya dan dana pensiun Asabriyang  berujung pada permasalahan hukum.

Baca juga : Masyarakat Sipil Minta Prabowo-Gibran Segera Dilantik

Selain itu, Khaeron mengusulkan agar Badan Pengelola Tapera kedepannya berafiliasi dengan Bank Himbara yang memiliki kantor cabang di berbagai kota. 

Ia menekankan,  pengelolaan Tapera harus tranparan dan aman untuk menyimpan dana publik. “Pengelolaan dana rumah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan prudens,” tegasnya.

Menutup paparannya, Herman mengimbau Pemerintah dapat mempertimbangkan lokasi perumahan Tapera tersebut. 

Baca juga : Jelang PON XXI, Kemendagri Minta Semua Pemprov Lakukan Persiapan Matang

“Harus pertimbangkan biayanya dan tempat kerja para pegawai. Banyak hal yang harus kita bicarakan dulu, diskusikan dulu supaya betul-betul kebijakan publik dapat direspon secara positif oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.


 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.