Jelang PON XXI, Kemendagri Minta Semua Pemprov Lakukan Persiapan Matang

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera mengalokasikan anggaran bagi atletnya yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON). Terutama yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan.

Tito menjelaskan, bagi 36 provinsi yang tidak menjadi tuan rumah PON diminta membagi biaya hingga 50 persen dari alokasi awal Rp 400 ribu per atlet atau official. Masing-masing daerah mulai menghitung bahwa Rp 200 ribunya akan ditanggung oleh provinsi atau gubernur.

"Artinya, harus segera dialokasikan di APBD, termasuk APBD perubahan," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri membahas Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 dan Pembahasan Usulan Tambahan Anggaran PON dikutip Senin (20/5/2024).

Tito juga menegaskan agar Pemerintah daerah (Pemda) mengkoordinasikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masing-masing.

Baca juga : Ini Penjelasan Kemenperin Soal Penumpukan Kontainer Impor

"Koordinasikan KONI-nya daerah masing-masing agar permintaan KONI-nya sedapat mungkin dipenuhi.

Dalam arti mereka berlatih masing-masing, karena mereka kan membanggakan setiap daerah, ini menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing Gubernur," ujarnya.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan mengatakan, Kemendagri terus menunjukkan konsisten dan komitmennya turun langsung ke Aceh dan Sumut dalam melakukan monitoring dan peninjauan lapangan terhadap venue yang akan digunakan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan PON XXI.

Maurits mengingatkan agar Pemda melakukan akselerasi, percepatan dan koordinasi antar lembaga, sehingga pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Baca juga : Tekan MoU, Unas Gandeng Pemprov Kaltim Tingkatkan Pendidikan dan Praktik

"Hal ini penting dilaksanakan guna memastikan kesiapan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024, terutama dukungan kebutuhan anggaran dari APBN. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan untuk dicarikan solusi pemecahannya. Perlu dimatangkan koordinasinya, dan dituangkan dalam dokumen sehingga ketika dibutuhkan tidak ada kendala lagi," kata Maurits.

Maurits menilai, ajang olahraga empat tahunan PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan digelar pada 8-20 September 2024.

Untuk pelaksanaan di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga (cabor), 42 disiplin cabor, dan 510 nomor pertandingan. Nantinya, diperkirakan ada 5.366 atlet dan 2.752 ofisial yang mengikuti penyelenggaraan PON di Aceh. Sementara, penyelenggaraan PON di Sumut mempertandingkan 35 cabor, 46 disiplin cabor dan 528 nomor pertandingan.

Diperkirakan ada 6.281 atlet dan 3.140 ofisial yang akan hadir untuk pelaksanaan PON Sumut.

Baca juga : Gus Halim: Desa Cerdas Jadi Mesin Utama Percepatan Pembangunan Desa

Menurut Maurits, Pemda harus mengecek secara rinci baik dari panitia, tiap-tiap venue dan kesiapan dari organisasi, baik komite yang mengelola organisasi secara keseluruhan maupun yang spesifik teknis.

"Ini penting dilakukan dan perlu dipersiapkan secara matang karena event ini akan berdampak jangka panjang. Prospeknya bukan hanya PON, namun bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.