Rokok Mahal, Tembakau Petani Nggak Laku

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahalnya harga rokok diproyeksikan bisa berdampak buruk kepada para petani tembakau. Apalagi tahun depan ada kenaikan cukai tembakau dan harga jual eceran rokok.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kondisi tersebut harus cepat dicari solusinya. Jika tidak, maka petani tembakau bisa terus merugi. Pasalnya, pengusaha menurunkan volume pembelian tembakau sehingga banyak tembakau petani tidak laku.

"Tembakau mereka atau petani banyak yang numpuk. Karena pengusaha pada menahan untuk membeli tembakau petani," kata Misbakhun dalam keterangannya saat diskusi Akurat Economic Forum dengan tema 'Urgensi Roadmap Industri Hasil Tembakau Mengawal Kepastian Investasi' di Ibis Style Hotel, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (10/12).

Dalam diskusi tersebut juga dihadiri Budayawan Hadi Sudjiwo atau lebih dikenal dengan nama Sudjiwo Tedjo dan perwakilan Kementerian terkait.

Dia mengatakan, mahalnya harga rokok bakal mengurangi secara drastis daya beli. Perlu diingat industri hasil tembakau (IHT) merupakan primadona yang menjadi daya tarik masuknya investasi asing ke dalam negeri.

Baca juga : Pakai Lahan Warga, Pembangunan Trotoar Kemang Rentan Digugat

"Rokok mahal jangan-jangan Mas Sujiwo Tedjo yang merokok sam Soe jadi tingwe. Tingwe itu rokok melinting dewe," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak pemerintah merancang roadmap industri hasil tembakau (IHT) yang komprehensif bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, industri hingga petani.

Hal ini guna menyelesaikan polemik kenaikan cukai rokok yang akan segera berlaku pada Januari 2020. "Saya sangat setuju bahwa roadmap yang komprehensif itu bisa menjadi jawaban," kata Enny.

Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus mampu mengharmoniskan kebijakan yang dibuat pemerintah. Nanti roadmap yang komprehensif tersebut diharapkan mampu menjawab kepastian investasi.

Ditegaskan, pentingnya peran industri hasil tembakau (IHT) bukan hanya menjadi modal bagi negara, tetapi juga menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi.

Baca juga : Kementan dan Trubus Sinergi Kembangkan Pertanian Nasional

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mendukung dibentuknya roadmap IHT, dan berharap terjadi komunikasi yang baik dan intens dengan seluruh stakeholder.

"Kita berharap di dalam pembentukan Roadmap Industri hasil tembakau ada komunikasi yang intens duduk bareng dan kalau bisa sudah menyedot tembakau petani sudah berapa banyak. Ini harus duduk bareng," tambah Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memandang peta jalan (roadmap) IHT masih dibutuhkan untuk segera dirancang oleh pemerintah. Pasalnya, keterkaitan IHT ini sangat dalam dan luas terhadap penerimaan negara dan beberapa pihak lainnya.

"Kami melihat roadmap ini masih sangat diperlukan karena keterkaitan industri sangat dalam dan luas tadi, maka perlu suatu guidance ke depannya," katanya.

Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mogadishu Djati Ertanto mengungkapkan, Kemenperin pernah merancang peta jalan (roadmap) IHT melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 63 Tahun 2015, tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015 hingga 2020. Namun, roadmap itu dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri saat itu.

Baca juga : Ahok Sudah Pasti Jadi Komut Pertamina

"Pada 2016 ternyata harus dicabut karena bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah harus segera bisa mencari titik tengahnya. Mulai dari sudut pandang petani, maupun industri agar bisa searah.

Apalagi, Indonesia merupakan negara penghasil IHT terbesar ke-2 di dunia. Menurutnya, jika sepakat mau meneruskan roadmap, tentunya dengan langkah-langkah terukur. Kata dia, pengalaman di beberapa negara memang tidak serta merta langsung.

"Kami melihat untuk konteks di Indonesia, perlu suatu roadmap yang bisa menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk membuat kebijakan atau memframing mereka, baik operasional, rencana investasi, bahkan juga masalah ketenagakerjaan kita bisa direncanakan dengan baik," tegasnya. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.