Dark/Light Mode

DPD Tinjau Langsung Ke Tanjung Pasir

Yorrys: Beda Dengan PIK2, PSN Tropical Coastland Tak Ada Penghuni

Sabtu, 7 Desember 2024 16:43 WIB
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama sejumlah Pimpinan Komite dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI,  mengunjungi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/12/2024). Foto: Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka/RM.Id
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama sejumlah Pimpinan Komite dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, mengunjungi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/12/2024). Foto: Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka/RM.Id

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai blusukan mengunjungi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/12/2024).

Yorrys yang didampingi sejumlah Pimpinan Komite dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, berdialog bersama perwakilan warga penggarap tambak, PT Agung Sedayu, Apdesi, perwakilan Kepala Desa Tanjung Pasir, pihak Kecamatan Teluk Naga, dan jajaran Pemerintahan setempat.

Dia pun sempat meninjau langsung salah satu dari lima titik PSN yang belakangan ramai isu penolakan oleh warga setempat.

"Ini rangkaian observasi menindaklanjuti polemik yang ramai belakangan. Kami dapat surat dari Apdesi atas persoalan PSN dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2," kata Yorrys, usai dialog dan kunjungan ke lokasi yang kebanyakan masih hutan bakau ini.

Baca juga : Tingkatkan Kerukunan Umat Beragama dengan Saling Jaga dan Hargai

Yorrys memastikan, PSN tidak berada di dalam area PIK 2. PIK 2 sebagai usaha bisnis, letaknya memang bersebelahan dengan PSN Tropical Coastland. PSN ini hutan mangrove yang terkena abrasi, dari sekitar 1.600 hektare, tinggal 41 hektar. Dalam prosesnya, Pemerintah turut menggandeng pihak swasta yakni PT Agung Sedayu Group.

Berdasarkan pemantauannya, di lahan PSN ini, tak ada penghuni. Sebab, lahannya milik Kementerian Lingkungan Hidup. Yang ada hanya warga penggarap tambak. Pengembang proyek pun sudah memberi duit kerohiman kepada para petambak.

"PSN seolah sama dengan PIK 2 didramatisir oleh pihak tertentu. Yang ribut di media, ada warga kena dampak dan dikatakan tertindas. Padahal tak ada penghuni. Pengembang sudah memberi uang kerohiman. Tidak diusir dan boleh tinggal selama proses pembangunan. Saya pikir ini perusahaan sudah bagus, warga terbantu dengan proyek ini," tambahnya.

Dia mengajak, seluruh pihak mendukung PSN. Karena, sejauh ini tak ada yang dilanggar dalam prosesnya. "Ini PSN yang perlu kita dukung. DPD prinsipnya terbuka menerima keluhan ssemua pihak yang merasa dirugikan," tuturnya.

Baca juga : Pro-Palestina, Prabowo Cs Tak Sekadar Omong Doang

Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD Yulianus Henock menambahkan, lembaganya ingin mengawasi agar jangan sampai, kepentingan warga, terabaikan. Serta meluruskan isu, yang justru merugikan warga sendiri. "Kalau banyak manfaat, mari kita dukung PSN," sebutnya.

Sementara itu, Estate Management Director Agung Sedayu, Restu Mahesa mengamini, PSN Tropical Coastland dengan luas 1.600 hektar terbagi 5 zona ini, beda dengan PIK 2. Prosesnya panjang, dari usulan daerah, dibawa ke Kementerian, hingga Ratas Presiden.

Kata dia, sebagian besar daerah ini sekarang kritis. Hutan mangrove tinggal 91 hektar saja karena abrasi. Lewat kolaborasi dengan Pemda dan Pusat, PSN akan jadi daerah pariwisata. Pihaknya juga akan bikin 515 hektar kembali jadi zona hijau mangrove.

Selain itu, akan ada Taman Bhinneka, tempat multikuktural dan religi, Masjid, Gereja, Vihara, berdampingan jadi etelase harmoni. Ada pula fasilitas publik untuk olahraga dan taman.

Baca juga : Le Minerale Banjiri Pengunjung PRJ dengan Potongan Harga dan Hadiah Menarik

"PSN akan menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja warga sekitar, 13.000 ribu orang akan kena multiplier effect, meningkatkan kunjungan wisata dalam dan luar negeri, menambah PAD. Kami siap memberikan positif impact kepada kesejahteraan rakyat dan negara," tuturnya di lokasi yang sama.

Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan, pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan perwakilan warga setempat. Hasilnya, semua keinginan warga diakomodir oleh Agung Sedayu.

Sementara Indra Gunawan, perwakilan penggarap tambak mengaku tak ada paksaan dan intimidasi terhadap mereka. Mereka justru berterima kasih karena diberi uang kerohiman.

"Memang tambak sudah kurang bagus, banyak limbah, jadi sering rugi. Uang kerohiman itu untuk bikin usaha baru. Kami tak dipaksa. Kami dukung, apalagi lingkungan jadi bagus dan nambah lapangan kerja. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Agung Sedayu," ungkapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.