13 Kali Dapet WTP, Sekjen MPR dan DPD Pastikan Tak Ada Aliran Dana ke Kasino

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD dan MPR tak terima dengan tudingan penyalahgunaan keuangan DPD yang ditransfer ke kasino atau tempat perjudian di Malaysia. Mereka kompak bilang hal itu fitnah.

Untuk meluruskan fitnah, keduanya menggelar konferensi pers di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis sore (30/1). Harapannya, agar fitnah itu tidak terus berkembang dan berlanjut.

"Keuangan DPD sudah dilakukan sesuai prosedur pengeluaran, rigit, detil,  dan semua tertagih sesuai mekanisme rekening. Jadi, sama-sekali tak berdasar  ada di kasino. Itu opini sesat karena tanpa data,” kata Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek.

Baca juga : Sistem Drainase DKI Kapan Dipercanggih

Sebelumnya, PPATK menemukan ada beberapa kepala daerah dan pejabat DPD periode 2014-2019 yang diduga mencuci uang lewat kasino. Bahkan, mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang ikut terseret masalah tersebut.

Reydonyzar kemudian menyampaikan tentang pengelolaan keuangan DPD yang kerap mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini bukti bahwa pengelolaan keuangan di DPD berjalan baik. "Bahwa pengelolaan uang DPD RI sebanyak 13 kali berturut-turut mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK,” tegasnya.

Menurut Moenek, DPD selama ini sudah membangun transparansi anggaran dan penggunaan anggaran tersebut sesuai aturan perundang-undangan. Baik UU No.17 tahun 2013 maupun perbendaharaan negara yang lain.

Baca juga : Industrialisasi Pertanian, Kemenkop UKM dan Kementan Ajak Petani Berkoperasi

“Keuangan DPD sudah dilakukan sesuai prosedur pengeluaran, rigit, detil,  dan semua tertagih sesuai mekanisme rekening. Jadi, sama-sekali tak berdasar  ada di kasino. Itu opini sesat karena tanpa data,” tambahnya.

Selain itu kata Moenek, Pak OSO tak pernah menggunakan uang dari DPD untuk kepentingan pribadi. “Beliau justru sangat hati-hati, akuntabel, transparan, dan WTP itu penilaian tertinggi dari BPK atas penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Plt Sekjen DPD Ma'ruf Cahyono memastikan bahwa selama bekerja sama dengan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Hanuran, itu merupakan pejabat negara yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu, dia mengaku perlu meluruskan fitnah yang berkembang saat ini.

Baca juga : Ini PR Sektor Perikanan Nasional Versi Kadin

"Jadi, pemberitaan terkait negara yang mengarah pada fitnah ini sebaiknya dihentikan karena berpotensi menimbulkan distrust-ketidakpercayaan sekaligus mencederai lembaga negara,” jelas Ma’ruf. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.