Industrialisasi Pertanian, Kemenkop UKM dan Kementan Ajak Petani Berkoperasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama pengembangan korporasi petani berbasis koperasi dalam rangka industrialisasi pertanian di Indonesia.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2020 di lintas Kementerian, termasuk Kemenkop dan UKM di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/1).

Menkop dan UKM, Teten Masduki mengatakan, salah satu syarat utama terwujudnya korporatisasi petani adalah adanya kelembagaan ekonomi petani yang kuat. Tidak lagi individualistik dan tidak lagi sendiri-sendiri. 

"Karenanya, kita harus mendorong petani berkoperasi. Koperasilah yang akan menjaga setiap anggota mendapatkan keuntungan yang sama, dan bilamana rugi resikonya dibagi ke seluruh anggota sehingga ruginya tidak terasa," ujarnya.

Menurut Teten, koperasi menjadi instrumen yang paling mungkin mengkonsolidasikan lahan-lahan yang kecil-kecil menjadi berskala. Mengkonsolidasikan pembiayaan, dan melakukan kemitraan dengan usaha besar, bahkan mengakses pasar dalam porsi lebih berkeadilan. 

"Tak ada jalan lain, percepatan agenda korporatisasi petani harus sama-sama kita lakukan dengan berbasis koperasi," tegasnya.

Baca juga : Antisipasi Penyebaran Demam Babi Afrika, Kementan Latih Petugas 17 Provinsi

Untuk itu, Kementan dan Kemenkopdapat berkolaborasi mengawalnya. "Kami usul, agar lebih konkret, kita perlu membuat pilot project perberasan di Koperasi Citra Kinaraya, Mlatiharjo, Demak di Jawa Tengah," tuturnya.

Jika dapat disepakati, sambung Teten, ada empat pekerjaan rumah yang akan dilakukan bersama. Yaitu, pertama, memperluas inisiatif dari saat ini 100 hektar menjadi 1.000 hektar. Kedua, memperkuat koperasi primer petani di Demak, Sragen, Grobogan dan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang ingin diintegrasikan. Ketiga, pembesaran mesin penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU) dan keempat, skema pembiayaan.

Teten mencontohkan, pertanian di negara-negara lain seperti Malaysia dengan Felda dan Felcra-nya. Atau, koperasi pertanian di Belanda yang berkembang pesat. "Intinya, konsolidasi lahan yang kecil-kecil harus dilakukan, begitu juga konsolidasi komoditi melalui clustering pertanian dan perkebunan harus dilakukan," imbaunya.

Termasuk konsolidasi program lintas KL harus dilakukan. Sehingga, pada akhirnya pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan menjadi lebih berskala dan efisien. 

Teten mengakui, inisiatif semacam itu mudah ditemukan dalam manajemen korporasi. Tapi, petani tak harus menjadi korporasi untuk memiliki manajemen semacam itu. Cukup, perkuat koperasinya sehingga memiliki manajemen usaha berskala seperti korporasi. "Inilah yang yang disebut korporatisasi petani," sebutnya.

Terlebih lagi, di mata Teten, iklim politik kebijakan nasional saat ini memungkinkan untuk korporatisasi petani diterapkan secara luas dalam empat tahun ke depan. "Kita sudah  punya kebijakan Perhutanan Sosial sebagai afirmasi akses petani terhadap lahan. Kita sudah punya Badan Layanan Umum (BLU), KUR dan ragam fintech pertanian untuk afirmasi akses pembiayaan bagi petani," katanya.

Baca juga : Australia Open, Serena Keok Lawan Petenis China

Selain itu, pihaknya juga sudah memiliki berbagai platform digital untuk menghubungkan langsung antara petani dengan konsumen."Bahkan, kita sedang menyiapkan Rumah Produksi Bersama dan Rumah Ekspor untuk produk-produk pertanian yang hendak masuk ke pasar global," imbuhnya.

Koordinasi Lintas Kementerian

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan, pentingnya komitmen bersama lintas sektoral dan kementerian agar pertanian nasional bisa maju dan mandiri. "Perintah Presiden Jokowi sudah jelas, yaitu membangun pertanian yang mandiri dan maju. Kita harus berkolaborasi mewujudkan itu dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian", tandas Mentan.

Ia menegaskan, dirinya bersama Menkop dan UKM akan terus mendorong program ekspor sektor pertanian. "Hampir seluruh dunia membutuhkan komoditas pertanian. Dan sebagai negeri tropis, kita memiliki semua komoditas yang dibutuhkan, dari mulai sayur-sayuran hingga buah-buahan," ucapnya.

Terkait program korporasi petani, Syahrul bilang, KUR bisa dijadikan satu kekuatan  utama untuk mewujudkan itu. "Saya yang akan langsung mengontrol KUR di sektor pertanian bersama para Gubernur, ketika ada penyaluran KUR untuk petani sebesar Rp 1 triliun untuk satu provinsi", ucap Mentan.

Ia berharap, petani yang akan mendapatkan KUR, minimal sebesar Rp 50 juta per petani, harus sudah terdaftar dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. "Gapoktan itu merupakan bentuk sharing company, yang di dalamnya ada UKM-nya," imbuhnya. 

Baca juga : Ini Alasan Persija Tarik Kembali Maman Abdurrahman

Sehingga lanjut Sahrul, adanya korporasi petani lewat koperasi, diharapkan mampu meningkatkan jumlah produksi. "Peningkatan produksi minimal 7 persen per tahun," tuturnya.

Tak hanya itu lanjut Sahrul, korporasi petani mampu meningkatkan efisien biaya produksi bagi industri pertanian, yang selama ini cukup mahal. "Dengan koperasi, minimal biaya produksi bisa dipikul secara bersama-sama," katanya.

Dengan begitu, ia berharap, mampu menciptakan pengusaha pertanian milenial hingga 2,5 juta orang hingga 2024. Serta mampu meningkatkan penerapan tenaga kerja hingga 50 juta orang. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.