Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik Terhadap MPR Meningkat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan walaupun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada MPR cukup besar dan terus meningkat, tak akan membuat MPR berpuas diri. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.        

Walaupun MPR periode 2019-2024 baru memasuki lima bulan masa jabatan, namun peringkat MPR berdasarkan hasil survei terakhir Indo Barometer atas kepuasaan publik meningkat ke urutan ke-6 atau 72,8 persen. Artinya, rakyat sudah memberikan kepercayaannya. Terbesar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPD (54,3 persen) dan DPR (44,8 persen). Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil survei Indo Barometer yang melakukan survei nasional pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020.        

"Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR tak terlepas dari  kerja keras kawan-kawan di MPR dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR dalam berbagai kegiatannya. Di MPR tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, kita satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas kita sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil. Karenanya hari-hari kita di MPR diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini saat mengisi diskusi publik, di Media Center MPR, Jakarta (11/3).      

Baca juga : Kadis LHK Harus Aktif Analisis Terhadap Kerusakan Lingkungan

Turut hadir menjadi narasumber lainnya Anggota DPD Teras Narang dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.          

Survei Indo Barometer tersebut menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap MPR, disaat lembaga legislatif lainnya seperti DPR dan DPD justru mengalami penurunan. Sebelumnya di 2018, Lingkaran Survei Indonesia mempublikasikan kepercayaan rakyat terhadap MPR sebesar 70,09 persen, DPD 68,7 persen, dan DPR 65 persen.        

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, dalam salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55,1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9,8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. Sementara 35,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.        

Baca juga : Gapero: Dampak Kenaikan Cukai Rokok Terasa Bulan ini

Ada pun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, sebanyak 32,8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945, sebesar 22,8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, serta sekitar 9,2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.      

Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa. PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan.

"Bukan sebatas 50, 60, ataupun 70 hingga 90 persen saja. Atas dasar itulah, sebagai upaya merajut kebangsaan, usai dilantik menjadi Ketua MPR RI pada 3 Oktober 2019, saya langsung tancap gas mengajak pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa serta pimpinan partai politik," tutur Bamsoet.

Baca juga : Recurring Income Kuat, LPKR Dipandang Stabil Meski Hadapi Tantangan Ekonomi

Mantan Ketua DPR 2014-2019 ini menambahkan, MPR juga rutin melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), hingga Persatuan Umat Buddha (Permabudhi).

"Mulai minggu ini MPR juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum. Dimulai dari KPK pada Senin (9/3) akan berlanjut ke Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menyerap aspirasi guna menuntaskan road map pembangunan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.