2.000 Dapur MBG Kena Kebijakan Moratorium

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekitar 2.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah selesai dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para mitra mengaku menghabiskan dana miliaran rupiah hingga menjual aset untuk membangun dapur tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2026).

Dia meminta, Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi kebijakan moratorium dan memprioritaskan dapur yang telah rampung pembangunannya agar dapat beroperasi.

Menurut dia, para mitra MBG telah berinvestasi besar untuk membangun dapur setelah memperoleh persetujuan resmi dari BGN. Sebagian di antaranya bahkan harus mengajukan pinjaman ke bank hingga menjual aset pribadi demi memenuhi persyaratan pembangunan.

Baca juga : Tersangka Kasus Kuota Haji Kembali Ajukan Praperadilan

"Mereka sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi, jadi harus dihargai dan diperhatikan," ujarnya.

Ia meminta, BGN menetapkan batas waktu moratorium sekaligus melakukan klasifikasi terhadap dapur yang dapat segera dilanjutkan operasionalnya. Terutama yang telah memiliki Surat Penugasan Pelaksanaan Infrastruktur (SPPI), virtual account, dan telah selesai dibangun.

“Kepastian tersebut penting karena menyangkut keberlangsungan investasi para mitra,” ujarnya.

Lalu apa kata BGN? Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan, moratorium pembangunan SPPG hanya bersifat sementara. Hal itu untuk membenahi tata kelola pelaksanaan program MBG.

Baca juga : Bahlil Persilakan Kader Eks Golkar Kembali Lagi

Ia mengatakan, BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk. Termasuk melakukan evaluasi terhadap dapur di berbagai daerah.

Menurut dia, BGN juga akan membuka ruang dialog dengan para mitra setelah proses penataan selesai dilakukan. "Ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara," kata Trenggono usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) Herwil Junaidi mengatakan, pembangunan dapur MBG seluruhnya menggunakan dana pribadi para investor tanpa melibatkan anggaran negara. Satu dapur diperkirakan membutuhkan investasi Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.

Ia menyebut, banyak mitra kini masih menanggung biaya perawatan bangunan, listrik, internet, hingga cicilan pinjaman, sementara dapur belum dapat beroperasi akibat moratorium. “Kami membangun menggunakan dana pribadi, bahkan ada yang menjual aset dan meminjam ke bank," ujarnya.

Baca juga : PSI Aceh Semakin Diterima Masyarakat

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengusulkan, sejumlah penyempurnaan tata kelola program MBG. Antara lain penguatan forum konsultasi rutin antara BGN dan mitra, evaluasi bersama terhadap implementasi kebijakan, penyusunan standar operasional yang konsisten, kepastian waktu verifikasi dan operasional SPPG, serta sistem komunikasi yang lebih responsif.

"MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang bangsa dalam meningkatkan kualitas gizi anak, menekan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.