Robert Minta Freeport Pekerjakan Kembali Orang Papua Yang Dulu Di-PHK

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert J Kardinal meminta PT Freeport Indonesia mempekerjakan kembali para karyawan yang sudah dirumahkan sejak 2017. Sebab, karyawan yang di-PHK itu adalah orang Papua asli yang menggantungkan hidupnya sebagai pekerja tambang. Robert pun meyakinkan, Freeport tidak akan rugi mempekerjakan para karyawan itu kembali.

“Kami minta Freeport mempekerjakan kembali pegawai-pegawai yang mogok kerja itu. Saya kira ini sangat penting. Sebab, yang demo ini adalah orang-orang asli Papua yang sudah bekerja di Freeport cukup lama,” kata anggota Komisi IV DPR ini, di Jakarta, kemarin.

Rabu lalu, puluhan eks karyawan Freeport menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menggelar aksi agar bisa dipekerjakan kembali. Aksinya sampai larut malam. Karena melewati batas yang ditentukan, mereka diamankan Polisi.

Baca juga : Kantor PSSI Rawan Kebanjiran, Pagar Gerbangnya Tak Dikunci

Robert amat prihatin dengan peristiwa ini. Dia merasakan betul penderitaan para karyawan Freeport itu. Mereka jauh-jauh datang ke Jakarta demi memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

“PT Freeport harusnya menghargai hak-hak karyawan itu. Freeport tidak pernah rugi kok kalau mempekerjakan mereka kembali. Apalagi di situ banyak karyawan orang asli Papua. Di mana keberpihakan Freeport pada orang asli Papua sebagai pemilih hak ulayat di situ,” tegasnya.

Kata Robert, masalah PKH itu tidak akan ramai hingga Jakarta jika sedari awal kebijakan yang ditempuh Freeport berpihak pada masyarakat setempat. Selama ini, Freeport seperti tidak menghargai orang Papua. Freeport lebih suka mempekerjakan orang luar ketimbang orang Papua. Padahal, orang Papua yang punya hak ulayat atas lahan tambang Freeport.

Baca juga : Misbakhun: Jokowi Bangun Tol & Pelabuhan Bersamaan

“Itulah, makanya dari dulu saya selalu ngomong, bagaimana orang Papua bisa punya kekuasaan di situ, sementara komisaris, direksi, hingga pekerja hampir semuanya diambil dari luar. Perusahaan lokal juga tidak mendapatkan apa-apa dari kehadiran Freeport. Malah, karyawan yang orang asli Papua pun diberhentikan juga. Ini yang saya kira bisa menggerus kepercayaan masyarakat Papua ke Pemerintah dan juga ke Freeport,” ucapnya.

Bendahara Umum Partai Golkar ini kemudian membeberkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Tingginya kemiskinan ini karena kontribusi perusahaan, seperti Freeport, tidak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di sana, kesenjangan sosial masih sangat tinggi. Coba kalau direksi dan dirut Freeport itu orang Papua, pasti akan beres itu. Dia tentu akan berpihak pada masyarakat Papua dan ikut membangun Papua. Dia pasti akan ngomong ke pemilik pentingnya menyejahterakan orang Papua dan lebih banyak mempekerjakan orang Papua. Apalagi kan sekarang saham Pemerintah sudah 51 persen,” tandasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.