Senayan Ingatkan Kembali Menteri Kudu Kerja Keras

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Ono Surono bisa memaklumi kemarahan Presiden Jokowi atas kinerja kementerian/ lembaga yang saat ini masih jauh dari harapan.

Apalag kondisi perekonomian masyarakat saat ini sangat terpukul akibat pandemi Covid19. Kemarahan presiden diharapkan mendorong para menteri di kabinet untuk bisa bekerja lebih ekstra memulihkan ekonomi masyarakat.

“Mereka harus kerja keraslah melakukan perubahan. Jangan kayak dulu-dulu lagi. Kerjanya linier. Jangan biasa-biasa saja. Presiden menginginkan kerja yang tidak sekadar biasa-biasa saja. Misal penyerapan anggaran yang masih rendah yang pada akhirnya menghambat program program pemerintah,” kata Ono, kemarin.

Baca juga : Senayan Sayangkan Bantuan Ke Petani Terbentur Regulasi

Dia melihat kinerja mitra-mitra kerja Komisi iV di bidang pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), belum menunjukkan kinerja yang signifikan di tengah pandemi ini.

Harapan masyarakat agar negara bisa berdaulat dan mandiri dari sisi pangan juga masih jauh dari harapan. “Pak Jokowi berharap paling tidak semua kementerian bekerja maksimal, bekerja berdasarkan data yang valid. Jangan lagi ada datadata bodong,” imbuhnya.

Politisi PDIP ini juga menyoroti prediksi Kementan terkait surplus beras hingga akhir tahun ini yang menurut hitungannya pun masih tanda tanya. Dia mempertanyakan apakah surplus beras itu juga memperhitungkan adanya kemarau panjang dan serangan hama.

Baca juga : Permintaan Jatah CSR Anggota Dewan Wajib Diusut MKD 

Menurutnya, data yang dibuat ngasal akan memicu keraguan di masyarakat. Sebab, ada juga pakar yang malah meramalkan hingga akhir tahun ini terjadi defisit beras.

Dia berharap, data produksi yang diumbar ke masyarakat betulbetul valid tidak didasarkan hanya asumsi yang perhitungannya malah memicu opini. Dia berharap kementerian menghentikan penggunaan data bodong.

Lebih lanjut, Ono menegaskan, surplus beras sangat terkait dengan luas tanam. Sementara di satu sisi, luas tanam ini sering terganggu dengan masih tingginya konversi lahan sawah menjadi perumahan, industri dan lainnya.

Baca juga : Nasir Djamil Minta Polisi Segera Selesaikan Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI

Karena itu, dia mema hami jika ada semangat pemerintah untuk membangun lumbung pangan atau Food Estate di Kalimantan Tengah. “Tapi apakah itu bisa berhasil, kan belum tentu kalau sarana dan prasarananya belum dibangun. Kalau membuat lahan sawah tanpa ada irigasi ya tidak akan bisa,” jelasnya.

Selain mendorong Food Estate, dia juga meminta agar konversi lahan pertanian ini bisa dikendalikan dengan memaksimalkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang sudah ada.

Undang-Undang ini dapat disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kelurahan/ desa. “Termasuk juga keterse diaan bibit yang berkualitas, kan masyarakat butuh juga. Terus pupuk, sehingga dari situ yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga,” tandasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.