Gus Jazil Minta Pemerintah Dongkrak Akses Pendidikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta pemerintah cakap memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI). 

Tak hanya dari kekerasan, pelecehan seksual, dan potensi terlibat pada berbagai pelanggaran hukum, tapi juga perlindungan dari dampak Covid-19. 

Baca juga : PT Angkasa Pura II Dongkrak Efisiensi Penerbangan Via A-CDM

Jazil menegaskan dasar hukum perlindungan warga negara termaktub dalam sila kedua Pancasila, serta UUD 1945. Baik pada alinea ke-4 preambul maupun dinyatakan secara jelas pada batang tubuh. 

Setiap warga negara Indonesia, apapun agama, suku, dan golongannya, berhak mendapatkan perlindungan yang semaksimal mungkin dari pemerintah, tanpa pembedaan sedikit pun.

Baca juga : Wali Kota Bogor Minta Bantuan Menteri BKS dan Gubernur Anies

“Keterbatasan jarak bukanlah sebuah hambatan bagi negara untuk menjalankan kewajibannya. Tugas ini dapat diemban perwakilan pemerintah yang berada di negara sahabat,” katanya kepada wartawan, kemarin.
    
Menurut Gus Jazil-sapaan Jazilul Fawaid, pandemi Covid-19 yang telah menerjang 215 negara telah menimbulkan masalah bagi warga negara Indonesia di luar negeri. 

Status sebagai warga negara asing di luar negeri menjadikan mereka rentan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal bila terpapar. Diskriminasi sangat mungkin terjadi. 
    
“Dampak ekonomi seperti pengurangan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang sangat mungkin mereka alami. Ini berdampak terhadap kapasitas mereka untuk bertahan hidup,” jelasnya.
     
Tak hanya itu, Gus Jazil juga berharap, pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke luar negeri memiliki skill dan kompetensi. Secara faktual, Indonesia belum bisa sejajar dengan India dalam hal status pekerja migran. 
    
“Mayoritas pekerja migran kita masih bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga dan buruh di berbagai sektor industri,” Katanga.
    
Lain halnya dengan pekerja migran asal India yang didominasi pekerja terdidik di sektor perdagangan dan teknologi. Persentase angka pekerja migran Indonesia menunjukkan, akses terhadap pendidikan belum dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. 

Baca juga : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dongkrak Ekonomi Rakyat

“Hal ini diperkuat data mengenai persentase pekerja migran berdasarkan pendidikan yang 90 persen didominasi lulusan SD dan SMP. Realitas ini sudah seyogianya menjadi otokritik bagi pemerintah, untuk memperbaiki sistem, kualitas, dan distribusi pendidikan secara kontinyu dan merata,” katanya.
    
Untuk itu, politikus PKB itu minta pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga bersikap cepat dan lugas dalam merespons hal ini. Ada beberapa strategi jangka panjang yang dapat ditempuh.  
    
“Untuk jangka pendek dan menengah, pemerintah disarankan melakukan penguatan kompetensi. Khususnya keahlian spesifik dan penguasaan teknologi bagi pekerja migran.”
     
Selain itu, penguatan pemahaman akan aspek keimigrasian dan hukum positif negara tujuan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari berbagai permasalahan hukum yang kerapkali mereka hadapi. 

Untuk jangka panjang, tak ada kata lain selain meningkatkan sistem, kualitas, dan distribusi pendidikan secara kontinyu dan merata. 
“Perluasan kesempatan kerja juga mutlak dilakukan agar mereka lebih berdaya dan kontributif di negeri sendiri,” katanya. [QAR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.