Dana Desa Bakal Terus Ditingkatkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa seluruh kader Partai Golkar di DPR bersama pemerintahan Presiden Jokowi akan terus memperkuat desa. Agar setiap dapat sejahtera, mandiri, dan inovatif. Dana desa pun akan terus dilanjutkan dengan besaran yang terus naik.

"Tahun 2019, DPR bersama Pemerintah menaikkan alokasi dana desa dari sekitar Rp 60 triliun menjadi sekitar Rp 70 triliun. Selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi, alokasi dana desa sudah mencapai Rp 187 triliun dengan penyerapan mencapai Rp 181 triliun. Semua digunakan masyarakat desa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini usai melantik kader dan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan, di Purbalingga, Jawa Tengah, kemarin.

Bukti komitmen Golkar terhadap desa, kata Bamsoet, bisa dilihat dari lahirnya  UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Salah satu pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa dipegang kader Golkar. Di 2015, Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Di 2016, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta. Di 2017 dan 2018 meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

Baca juga : Presiden Jokowi & Ibu Iriana Jenguk Ibu Ani Di Singapura

Di Kabupaten Purbalingga, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menyampaikan bahwa penerimaan dana desa meningkat sekitar 19 persen, dari Rp 199,934 miliar di 2018 menjadi Rp 237,221 miliar di 2019. Yang paling tinggi adalah Desa Bumisari yang mendapat Rp 1,672 miliar. Sedangkan yang terendah adalah Desa Kebunderan yang mendapat alokasi Rp 815,637 juta.

"Dari 239 desa di Kabupaten Purbalingga, baru ada sekitar 40 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Jumlahnya masih harus ditingkatkan. BUMDES bisa menjadi wadah pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan potensi desa dengan pola swakelola. Menggunakan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan demikian, dana desa tidak lari keluar, namun berputar untuk menyejahterakan masyarakat desa," saran Bamsoet.

Selain di Purbalingga, Bamsoet juga mendorong pendirian BUMDES di berbagai desa lain. Saat ini, baru terdapat sekitar 45 ribuan BUMDES, dari target setiap desa satu BUMDES. Keberadaan BUMDES akan memperkuat demokrasi ekonomi dan melengkapi demokrasi sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan.

Baca juga : Siloam Dukung Pemerintah Perangi Stunting

"Ini sangat penting. Sehingga, dalam kerangka besar kehidupan berbangsa dan bernegara, desa ditempatkan menjadi subjek. Bukan lagi sekadar objek. Jika selama ini pembangunan selalu dilakukan dari atas ke bawah, kini dilakukan dari bawah ke atas," jelas Bamsoet.

Melalui dana desa, dia berharap, masyarakat bisa menentukan arah pembangunan sekaligus masa depan desanya. Dengan begitu, tidak ada lagi desa yang tertinggal jauh dari yang lainnya. Karena membangun Indonesia harus dimulai dari membangun desa.

"Kuncinya adalah peran aktif masyarakat. Tuah kedaulatan rakyat harus betul-betul disadari setiap warga negara, sehingga bisa melepaskan sikap apatis, acuh, dan tidak peduli. Karena jika kita hanya sibuk saling hujat, jangan harap kondisi bangsa akan berubah menjadi lebih baik," pungkas Bamsoet. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.