Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

DPR Minta Pemprov DKI dan Pusat Koordinasi Soal PSBB Total

Sabtu, 12 September 2020 14:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

Khususnya, dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan episentrum roda perekonomian nasional. 

Baca juga : Anies : DKI Tidak Bisa Paksa Daerah Terapkan PSBB Total

"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," kata Daulay dalam keterangan tertulis yang diterima RMCO.id, Sabtu (12/9).

Ketidaksingkronan kebijakan antara Pusat dan DKI Jakarta, kata Daulay  baru terbaca dari pernyataan Presiden Jokowi ketika menafsirkan PSBB diberlakukan pada skala RT/RW. 

Baca juga : Edan, Biaya Tes Corona Rp 2,5 juta

Lalu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak dan punya implikasi besar pada ekonomi.

"Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," kata Daulay.

Baca juga : KPK Saksikan MoU Pertamina dan Pemda Kalteng Soal Kelola Aset

Ia berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

"Pak Anies itu pekerja yang baik. Tetapi, perlu konsultasi dengan pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pusat atau DKI?," tanya dia. [SAR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.