Boro-boro Dapat Modal Kerja, Dapat Pupuk Saja Dipersulit

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi VI DPR dibikin pusing dengan jeritan petani yang kesulitan memperoleh pupuk subsidi di saat musim tanam ini. Pupuk ada tapi tidak terjangkau petani.

Anggota Komisi VI Evita Nursanty mengatakan, masalah pupuk ini terjadi karena persoalan birokrasi dan aturan yang digodok oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Kementan juga hanya memberikan alokasi tak lebih dari 50 persen dari kebutuhan pupuk subsidi yang dimintakan petani di daerah.

Menurut Evita, persoalan di birokrasi itu salah satunya adanya kewajiban dari Kementan yang mengharuskan petani menebus pupuk subsidi dengan kartu tani.

Baca juga : Komisi IV DPR: RUU Cipta Kerja Lindungi Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan

Kebijakan ini sangat memberatkan karena banyak petani tidak mendapat informasi soal Kartu Tani. Selain itu, petani saat ini sudah tua dan tidak paham dengan Kartu Tani.

“Ya Mbok fleksibel, pelanpelan. Disosialisasikan dulu ke masyarakat karena Kartu Tani ini di desa-desa, dusun-dusun signal internet itu tidak ada. Kartu ini kan perlu internet. Nah, ini yang jadi masalah karena tidak semuanya terhubung yang namanya digital internet. Ini yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk di dapil saya,” ungkapnya.

Evita juga menyayangkan tidak adanya perhatian dari pemerintah saat ini kepada petani. Di saat pelaku usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), buruh dan pekerja mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah, petani justru berjuang sendiri di masa pandemi ini.

Dia pun merasa percuma pemerintah berkoar-koar swasembada pangan, sementara petani sama sekali tidak diperhatikan.

Baca juga : Doni Monardo Ingatkan Bahaya Virus Corona Dari Orang Terdekat

“Boro-boro dapat modal kerja, dapat pupuk subsidi saja dipersulit. Ini kan tidak benar. Saya sayangkan yang namanya pertanian ini tidak menjadi prioritas,” katanya. Politisi perempuan PDIP ini curiga, kelangkaan pupuk subsidi karena ada permainan.

Sebab, pupuk ini tidak hanya petani saja yang membutuhkan tapi juga perkebunan dan perikanan. “Tapi kenapa petani saja yang berteriak-teriak. Ini saya minta tolong diselidiki,” katanya.

Sementara, anggota Komisi VI Andre Rosiade memastikan, masalah kelangkaan pupuk subsidi yang membuat para petani berteriak bukan kesalahan di pihak BUMN Holding Pupuk Indonesia.

Sebab faktanya, pupuk saat ini tersedia cukup banyak. Andre mengaku mendapatkan banyak keluhan dari petani soal pupuk subsidi ini.

Baca juga : Janji Mentan Atasi Kelangkaan Pupuk Kok Belum Terlaksana

Namun dari hasil penelusurannya, keluhan ini disebabkan jumlah pupuk subsidi yang harus dikeluarkan BUMN Holding Pupuk Indonesia sangat terbatas.

“Jadi bukan karena pupuknya tidak ada. Pupuknya banyak tapi pupuk subsidi itu terbatas sehingga banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.