Gerindra: Program Swasembada Pangan Membingungkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Fraksi Gerindra DPR Darori Wonodipuro nyentil Pemerintah terkait program swasembada pangan. Kata anggota Komisi IV DPR ini, program yang digaungkan Pemerintah itu membingungkan. Di satu sisi, Pemerintah mengklaim bahwa produksi pangan terus meningkat. Di lain sisi, kebijakan impor pangan terus dilakukan.

Darori menceritakan, dalam beberapa kali rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan), pihaknya selalu dilapori bahwa produksi pangan dalam negeri melimpah. Ada surplus beras, surplus jagung, juga yang lain. “Tapi, kenyataannya kok ada impor,” sindirnya, saat dikontak wartawan, tadi malam.

Komisi IV DPR, kata Darori, sebenarnya ingin menghentikan impor tersebut. Tapi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Dalam rapat kerja, Kementan selalu beralasan bahwa kebijakan impor tersebut diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kementan mengaku tak pernah dilibatkan.

Baca juga : PUPR Mulai Garap Hunian Komunitas

“Tapi, faktanya kan kadang-kadang Mendag katakan bahwa kebijakan impor pangan ini diputuskan di rapat Menko. Rapat itu juga dihadiri pihak Kementan,” cetusnya.

Atas hal itu, dia berkesimpulan bahwa kebijakan impor pangan ini menunjukkan dua sisi lemah Pemerintah. Pertama, secara tidak langsung Pemerintah menganulir fakta produksi pangan surplus sebagaimana klaim Kementan. Kedua, patut diduga bahwa kebijakan impor pangan sarat dengan perburuan rente.

Darori sebenarnya tidak mengharamkan impor pangan. Selama impor itu untuk memperkuat cadangan pangan Pemerintah, dia menganggap wajar-wajar saja.

Baca juga : Kementerian Pertanian: Produksi Di Dalam Negeri Pada Awal Tahun Berlimpah

“Tapi, kalau tujuannya lain, ya akan terbukti sendiri di kemudian hari. Biasanya terbukti setelah pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Pengalaman saya, yang pernah di pemerintahan, sesuatu yang menyimpang akan terbukti bila jabatan berakhir. Kita lihat saja apa yang terjadi,” cetusnya.

Kendati demikian, dia tetap membela Kementan. Baginya, data produksi di Kementan yang paling benar. Makanya, dia menyayangkan sikap Pemerintah yang buru-buru melakukan impor. Contohnya dalam hal jagung. Saat ini, produksi jagung dalam negeri sedang melimpah. Dengan produksi ini, Pemerintah harusnya tidak terburu-buru memutuskan impor jagung untuk pakan ternak hanya karena harga telur dan ayam naik.

“Dalam pengawasan stok pangan, misal dalam komoditas jagung, mestinya Satgas Pangan bekerja dengan serius. Jangan kemudian, karena harga telur dan ayam naik sedikit, diputuskan impor jagung. Padahal, petani kita tengah menanti panen raya,” ucap Darori.

Baca juga : Thierry Henry, Legenda Yang Tersingkir

Kata Darori, Mestinya Satgas Pangan mengawasi para tengkulak. Jangan-jangan, banyak tengkulak yang menimbun jagung. Hal tersebut kemudian menyebabkan kenaikan harga jagung.

“Ini seperti pengalaman di cabe kemarin (beberapa waktu lalu). Harga, yang biasanya Rp 20 ribu per kilogram, tiba-tiba naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Saya tanya ke Dirjen Hortikultura, kenapa tiba-tiba harga cabe naik. Ternyata, ada stok yang disimpan sehingga tidak bisa masuk ke Pasar Induk Kramat Jati,” beberanya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.