Pesan Sabam Jelang Pencoblosan: Hindari Money Politics, Terapkan Prokes Hingga TPS

RM.id  Rakyat Merdeka - Semua calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, serta tim sukses masing-masing diwanti-wanti tidak menggunakan money politics alias serangan fajar menjelang pencoblosan Pilkada 2020. Sebab, kompetisi dalam Pilkada adalah kompetisi gagasan dan konsep dalam memajukan daerah.

Demikian ditegaskan anggota MPR paling senior Sabam Sirait. "Adu gagasan, adu konsep. Kemudian, serahkan kepada masyarakat untuk memilih mana pemimpin yang paling sesuai dengan hati nurani dan pikirannya, untuk dipilih secara jujur, adil, bebas dan rahasia," tegas penerima Bintang Mahaputera Utama, Selasa (8/12).

Baca juga : Jelang Pencoblosan, Bawaslu Ingatkan Depok Dan Medan Paling Rawan

Sabam yakin, di tengah masyarakat yang semakin terbuka ini, rakyat sudah semakin cerdas. Rakyat juga sudah semakin bebas dalam menentukan pilihan. Hal ini berbeda dengan di masa masa lalu ketika rakyat ditekan untuk memilih partai atau calon tertentu.

"Karena itu, siapa pun, jangan coba-coba berbuat curang, baik pelaksana maupun calonnya. Inilah demokrasi yang sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh," tegas Sabam, yang sudah berpolitik sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi.

Baca juga : Qumii Mansur Terbitkan Buku Finding Myself

Sabam juga mendorong pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah untuk benar-benar menyiapkan segala sesuatu, termasuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Sabam percaya, TNI dan Polri bisa membantu di lapangan untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

"Pilkada harus menjadi perekat bangsa, menjadi pemersatu serta bisa melahirkan pemimpin baik, jujur, dan berani di daerah masing-masing. Sehingga bisa membawa kesejahteraan. Pilkada jangan sampai malah merusak persatuan. Saya sendiri percaya kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan," ucap Sabam.

Baca juga : Walkot Jakpus Minta Korban Kebakaran Petamburan Tetap Terapkan Prokes

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Sabam, adalah KPU harus bisa memastikan bahwa dalam pemungutan suara itu, protokol kesehatan benar-benar dijalankan. Demikian juga dengan masyarakat, harus benar-benar datang ke TPS dengan mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang berlaku. "Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan di TPS," ucap Sabam. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.