Supaya Vaksinasi Lancar, Deddy Sitorus Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Dan Sosialisasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah memperbaiki cara mengkomunikasikan vaksin Covid-19 kepada publik. Alasannya, masih ada perbedaan pendapat jelang vaksinasi yang akan dimulai besok (Rabu, 13/1), di Istana Negara. 

Deddy melihat, manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi masih kurang. Informasi yang sampai kepada masyarakat sangat terbatas, tidak tuntas, dan tidak sistematis. Akibatnya, ada sebagian masyarakat yang bingung, ragu, dan curiga. Lalu mereka mencari sumber informasi lain yang justru menambah kebingungan, memunculkan polemik, dan menimbulkan penentangan yang merepotkan proses vaksinasi di masa akan datang.

“Saya meminta pihak terkait tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan. Semuanya harus duduk bareng untuk menyusun strategi bersama yang solid dan konsisten, disiplin berkomunikasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dari segi sasaran dan kerangka waktunya,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut, Selasa (12/1).

Baca juga : Deddy Sitorus: HUT Ke-48 PDIP Kedepankan Politik Kehidupan Dan Peradaban

Menurut Anggota DPR Fraksi PDIP ini, pemerintah harus menjelaskan secara terang benderang tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin yang ada. Agar tidak ada kebingungan di masyarakat. Deddy menilai, saat ini terjadi polemik yang luar biasa di masyarakat soal asal vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran masyarakat, bahkan kalangan anggota DPR. 

Dia juga meminta Pemerintah menjelaskan jika nanti akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal, dan jadwal di daerah masing-masing. Deddy mengingatkan bahwa prakondisi, sosialisasi, dan simulasi harus dilakukan secara sistematis dan konsisten agar masyarakat bersiap diri ketika proses vaksinasi massal dilakukan. 

“Informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang. Agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah,” lanjut Deddy. 

Baca juga : Pemerintah Nggak Sembarangan Kasih Izin Masuk

Deddy menambahkan, untuk mengoptimalkan sosialisasi itu, Pemerintah bisa merangkul organisasi-organisasi besar, baik di bidang keagamaan, sosial, profesi hingga perguruan tinggi. Puskesmas dan Kepala Desa juga harus dilibatkan untuk melakukan sosialisasi secara intens. Deddy mengusulkan agar Pemerintah segera mengumpulkan dan duduk bersama dengan para Kepala Daerah untuk melakukan briefing, sharing informasi dan identifikasi masalah agar proses vaksinasi massal terlaksana dengan baik.

Deddy memprediksi, polemik terkait vaksin dan proses vaksinasi massal tidak akan berhenti dengan menjadikan Presiden sebagai orang yang pertama divaksin. Polemik akan tetap terjadi. Sebab, masih banyak yang punya pemahaman berbeda. Untuk itu, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi serta simulasi skenario vaksinasi per daerah harus dilakukan dengan maksimal. 

“Jangankan vaksinasi Covid-19 yang terhitung baru dan menimbulkan silang pendapat. Vaksin yang sudah lama seperti meningitis dan yang lainnya pun masih ada penolakan hingga hari ini. Pemerintah harus memperhatikan soal ini sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat,” sambungnya. 

Baca juga : Anies Nyindir Risma?

Deddy berharap, seluruh masyarakat bersatu melawan pandemi. Apalagi, saat ini Indonesia menjadi negara dengan tingkat penularan dan persentase kematian tinggi. Vaksinasi adalah salah satu jalan keluar selain disiplin penerapan standar kesehatan. 

“Saya berharap agar semua pihak menghindari polemik dan percaya pada langkah yang diambil pemerintah. Jangan suka menyebar informasi yang tidak valid atau mempolitisasi isu vaksinasi ini. Meminjam kata-kata Pak SBY, Tuhan tidak suka itu. Jangan,” kata Deddy.

Deddy menambahkan, penting bagi pemerintah menggunakan produk industri lokal untuk mendukung proses vaksinasi. “Saya kira cukup vaksinnya saja yang diimpor, jangan sampai untuk jarum suntik, alkohol hingga cooler-box atau media penyimpanan vaksin juga diimpor. Itu celaka namanya. Industri kita sanggup memproduksi. Tidak ada alasan untuk impor. Sebab, masih cukup waktu dan itu juga permintaan Presiden,” tutup Deddy. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.